Breaking News:

Wagub Maluku Minta BKKBN Hentikan Kampanye KB, Ini Alasannya

Wagub Maluku Barnabas Orno minta BKKBN Provinsi Maluku lebih fokus bimbing ibu hamil daripada kampanye KB.

Editor: Fitriana Andriyani
kompas.com Rahmat Rahman Patty
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Maluku di Santika Hotel, Ambon, Selasa (3/9/2019). 

Salah satunya program KB bukan membatasi jumlah anak.

Menurutnya KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan.

Selain itu KB dimaksudkan sebagai upaya mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sementara itu, KB Krama Bali juga diarahkan mengatur kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan.

Selain juga sebagai upaya mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia atau Krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas.

Pertimbangan berikutnya adalah penghormatan terhadap hak-hak Krama Bali untuk melahirkan anak lebih dari dua orang bahkan empat orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Nengah, Nyoman, dan Ketut atau sebutan lain.

“Ingub tersebut merupakan penghormatan terhadap hak reproduksi Krama Bali yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berjalan turun temurun.

Penghormatan hak reproduksi tersebut punya makna bahwa Krama Bali berhak untuk memiliki keturunan lebih dari 2 (dua) orang bahkan sampai 4 (empat) orang, yang sebutannya terdiri atas Wayan, Nengah, Nyoman, dan Ketut,” papar Agung Sutha.

TERKINI - Buntut Kasus Nikita Mirzani Bentak Elza Syarief Pengacara Sajad Ukra di Hotman Paris Show

Terkini Kasus Rusuh di Papua, Ada Dalang Baru di Indonesia Selain Benny Wenda yang Ada di Inggris

Populasi Orang Bali

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Koster selalu menyampaikan jika program KB pemerintah pusat dengan tagline 'dua anak cukup' atau 'dua anak lebih baik' sangat tidak layak untuk diterapkan di Bali.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved