Wagub Maluku Minta BKKBN Hentikan Kampanye KB, Ini Alasannya

TRIBUNAMBON.COM - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi Maluku sebaiknya lebih fokus membimbing ibu hamil ketimbang mengampanyekan program Keluarga Berencana ( KB) di Maluku.

Permintaan ini disampaikan Orno saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Maluku di Santika Hotel, Ambon, Selasa (3/9/2019).

“BKKBN jauh lebih baik membimbing ibu hamil agar melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas ketimbang harus mengampanyekan program KB di Maluku,” kata Orno.

• Info BMKG: Prakiraan Tinggi Gelombang dan Hujan Petir Rabu 4 September 2019, Ombak Capai 6 Meter

Dia menuturkan, populasi penduduk Provinsi Maluku sangat sedikit, tidak lebih dari 2 juta orang.

Apabila program KB harus gencar dilakukan oleh BKKBN terhadap para ibu dan wanita di Maluku, hal itu akan berdampak bagi pertumbuhan populasi di Maluku.

“Penduduk kami hanya 1,8 juta. Selain Kota Ambon, di Maluku dalam jarak 20 kilometer hanya terdapat secuil penduduk. Apakah bahagia kalau suatu saat penduduk Maluku cuma 500.000 orang?” kata Orno.

Dia mengatakan, jika penduduk Maluku terus berkurang, hal itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pembanguan di Maluku.

Dia mencontohkan, banyak investor yang ingin menanamkan investasinya kerap menanyakan jumlah penduduk di Maluku.

• Prakiraan Cuaca Ambon dan Sekitarnya Hari Ini Rabu 4 September 2019, Hujan Lokal di Siang Hari

Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur dan sarana kesehatan.

Menurut dia, jika jumlah penduduk di Maluku berkurang, itu akan berpengaruh pada jumlah penerimaan DAK dan DAU karena pembagian dana tersebut dilakukan bukan hanya berdasarkan hitungan jumlah luas wilayah, melainkan juga jumlah penduduk.

“Jadi, berpengaruh terhadap DAK juga. Contoh, investor yang mau masuk pasti akan tanya itu sebab jumlah penduduk menjadi pangsa pasar,” kata dia.

Dia pun meminta BKKBN tidak lagi mengampanyekan program KB di Maluku dengan membagi-bagikan alat kontrasepsi kepada pasangan yang sudah menikah karena hal itu hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan penduduk di Maluku.

“Jadi jangan lagi bagikan alat kontrasepsi karena pada akhirnya akan membuat jumlah penduduk di Maluku semakin menurun,” ujar dia.

• Pengakuan Aulia Kesuma, Terispirasi dari Menonton Sinetron, Bakar Mobil Lalu Didorong ke Jurang

• Bocoran Toyota Calya Terbaru 2019, Gril Depan Ikuti Avanza dan Harga Mobil Bulan Ini

Seruan serupa juga pernah disampaikan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster sebelumnya, tetapi dengan alasan yang berbeda.

Upaya Gubernur Bali I Wayan Koster untuk meng-ajeg-kan kembali Keluarga Berencana (KB) Krama Bali alias KB Bali dengan empat anak bukan sekadar wacana.

Koster sudah memberikan instruksi kepada bupati dan wali kota se-Bali untuk menghentikan kampanye KB dua anak, dan diminta mensosialisasikan KB Bali dengan empat anak.

“Imbauan ini secara jelas dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Bali No 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Agung Sutha, Kamis, (27/6) di Denpasar.