PMII Buru Bantah Isu Keterlibatan Ketua DPRD dalam Aktivitas Tambang Gunung Botak

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM -   Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Buru membantah keras isu yang menyebut Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, terlibat dalam aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak.

Isu tersebut sebelumnya beredar melalui salah satu media yang menuding Bambang berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tambang di wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua PMII Kabupaten Buru, M. Idrus Barges menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung menyesatkan opini publik.

“Hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Buru tahu seperti apa aktivitas keseharian Ketua DPRD. Kami menilai tuduhan itu tidak memiliki dasar fakta yang jelas. Jangan hanya demi sensasi atau kepentingan tertentu, nama lembaga dan pejabat daerah dijadikan sasaran fitnah,” ujarnya kepada TribunAmbon.com, Minggu (5/10/2025).

Baca juga: Harga Ikan Jaring di Pasar Mardika Ambon Murah, Per Tumpukan Rp 20 Ribu

Baca juga: Meski Diperkecil Per Ikatnya, Harga Sayur Lokal di Mardika-Ambon Masih di Jual Rp. 5 Ribu 

Barges menyebut, isu yang beredar merupakan orderan pihak tertentu dan pernyataan “asal bunyi” (asbun) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Ia juga mengingatkan insan pers untuk tetap memegang teguh prinsip jurnalisme profesional.

“Kami berharap media menjadi corong kebenaran, bukan penyebar opini liar. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan secara hukum, bukan dengan isu murahan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Barges menegaskan bahwa PMII Buru akan terus mengawal persoalan tambang Gunung Botak secara objektif dan independen, demi kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan, tanpa terlibat dalam politik kepentingan.

Diketahui,Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Lang Lang Buana membantah dirinya terlibat dalam aktivitas tambang ilgal Gunung Botak di Kecamatan Waelata.

Penegasan itu disampaikan kepada TribunAmbon.com menyusul kabar dirinya bahkan disebut sebagai "Bos" aktivitas tambang terlarang itu.

"Itu fitnah murah," tegasnya, Senin (29/9/2025).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bahkan menantang para pihak untuk melapor jika ada bukti atas tudingan itu. 

"Supaya jangan jadi fitnah kalau punya data buat laporan polisi kalau tidak itu namanya fitnah dan profokatif," tandasnya.(*)