Prioritaskan SDM dan Infrastruktur, Pemkab Buru Susun Ulang Belanja APBD 2025

Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM- Pemerintah Kabupaten Buru menetapkan arah belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat pembangunan sektor prioritas.

Dengan fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.

Baca juga: Utang Jangka Pendek Daerah Capai Rp 37,7 Miliar, Pemkab Buru Lakukan Rekonstruksi Anggaran

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Buru, Ikram Umasugi, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Mihammad Ilyas, dalam rapat paripurna penyampaian dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/9/2025).

“Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat SDM, pengendalian inflasi, dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Ia menegaskan, fokus belanja daerah juga diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. 

Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya telah ditentukan akan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.

Selain itu, program strategis nasional dan program prioritas Kepala Daerah terpilih juga mendapat alokasi belanja yang signifikan. 

Beberapa program unggulan daerah yang akan dijalankan meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Pembentukan Koperasi Merah Putih yang bertujuan mendorong transformasi ekonomi daerah.

Dalam perubahan APBD 2025, belanja daerah diproyeksikan turun menjadi Rp 1,01 triliun, berkurang sekitar Rp 64,57 miliar dari target awal.

Baca juga: KM Cantika Torpedo Sempat Mati Mesin di Lautan, Kadishub: UPP Harus Jeli Keluarkan Izin Berlayar

Dalam belanja operasi, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk layanan rutin dan gaji pegawai, meski mengalami pengurangan sekitar Rp 9,84 miliar.

Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 51,16 miliar, dari sebelumnya Rp 324,34 miliar menjadi Rp 273,17 miliar. 

Hal ini menjadi bukti fokus pemerintah untuk memaksimalkan belanja yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. (*)