‎Simak Agar tak Salah Paham, Data Penerima Bantuan Pangan Beras Dari Bulog Bukan Pemerintah Desa

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Penyerahan bantuan beras pangan dari Badan Pangan Nasional (BPN) yang disalurkan oleh Perum Bulog sempat mendapat protes beberapa waktu lalu. 
‎
‎Salah satu kasus terjadi di Negeri Tananahu, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Agustus 2025 lalu, dimana dua masyarakat protes tak kebagian bantuan pangan beras tersebut.
‎
‎Olehnya itu, masyarakat perlu tahu bahwa data penerima manfaat Bantuan Beras Pangan bersumber dari pihak Bulog bukan Pemerintah Negeri. 
‎
‎Kejelasan informasi itu diutarakan Sekretaris Negeri Tananahu, Felix Layan, di Masohi, Jumat (12/9/2025).
‎
‎Ia menceritakan, sebelum penyaluran pihak Bulog berkoordinasi untuk membentuk tim menyalurkan beras di setiap negeri, pihak Bulog juga mengirim undangan penerima manfaat by name by address disertai barcode pada 9 Agustus 2025.
‎
‎"Kemudian dari Bulog mengarahkan tim untuk menggunakan aplikasi Banpang Mobile untuk scan barcode yang ada pada undangan sebagai proses verifikasi agar memastikan betul-betul penerimanya ada atau tidak," jelas Felix.

Baca juga: Cek Biaya Balik Nama, Pemilik Tanah Bisa Simulasi Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Baca juga: Sempat Dijual Rp. 200 ribu Per Kilo, Harga Cabai di Pasar Langgur Mulai Turun

‎Dikatakan, semestinya beras disalurkan oleh pihak Bulog. Namun karena terbatasnya pegawai Bulog, sehingga Perangkat Negeri diminta bantuan dan dibentuk tim.
‎
‎"Kecamatan Teluk Elpaputih ada empat negeri dengan demikian ketua timnya Sekretaris Negeri Liang, termasuk di dalam tim Kasi Pemerintahan Negeri Tananahu, saya sendiri dari Sekretaris Pemerintah Negeri Tananahu, dan Kaur Perencanaan dari Negeri Waraka," urainya.
‎
‎Saat itu, lanjut Felix, pihaknya sempat meminta penjelasan Bulog (soal beras yang hendak disalurkan), pihak Bulog  mengatakan bahwa beras yang dibagikan merupakan cadangan pangan dari BPN yang diperuntukan untuk  masyarakat miskin, sehingga tidak melalui Dinas Sosial.
‎
‎"Beras tersebut diperuntukkan untuk 1 KK mendapat 20 Kg. Di Tananahu kami dapat 350 karung dan penerima 180 KK yang menerima beras, dan 12 KK dari Negeri Tonetana, kami menerima undangan dari Bulog 9 Agustus 2025 lalu," ungkap Felix. 
‎
‎Diakui, saat itu timnya bersama membantu menyalurkan beras. 
‎
‎"Sayangnya ada protes dari dua masyarakat ke Pemerintah Negeri karena tidak menerima bantuan," pungkas Felix. (*)