Tawuran Mahasiswa UKIM Dinilai Sebagai Kegagalan Tata Kelola Kampus

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Insiden tawuran brutal antar mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) yang berujung pada perusakan aset kampus, dinilai bukan sekadar kenakalan.

Peristiwa ini disebut sebagai alarm institusional yang berasal dari disfungsi sistemik tata kelola kampus, khususnya di bidang kemahasiswaan.

Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKIM, Giovani Walewawan, secara tegas menyebut bahwa aksi kekerasan ini adalah cerminan krisis otonomi mahasiswa dan kegagalan kepemimpinan di kampus tersebut.

Baca juga: Satbrimob Polda Maluku Rayakan HUT ke-80, Dansat: Brimob Hadir di Hati Masyarakat

Baca juga: Muda-mudi Warga Malteng Galau Bareng Justy Aldrin di Puncak Moluccas Financial Day 2025

Walewawan menunjuk langsung Bidang Kemahasiswaan (yang dipegang oleh Wakil Rektor atau Dekan III) sebagai titik disfungsi utama. 

Ia menilai otoritas yang seharusnya menjadi pembina karakter mahasiswa ini bersifat absurd (tidak masuk akal) dan absen.

"Fungsi ideal mereka sebagai mediator konflik akar rumput telah berubah menjadi birokrasi yang dingin dan jauh," ujar Walewawan kepada TribunAmbon.com, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, para petinggi ini hanya hadir secara formal administratif, namun gagal menjangkau dan memahami kondisi psikologis mahasiswa secara mendasar.

Ketiadaan kehadiran otoritas di tengah-tengah mahasiswa menciptakan kekosongan kekuasaan. 

Ruang kosong ini, secara naluriah, diisi oleh sentimen kelompok, seperti loyalitas kedaerahan atau primordialisme fakultas, yang sangat rentan memicu gesekan. 

Akibatnya, konflik kecil dengan mudah membesar dan meledak menjadi aksi brutal.

Akar masalah ini diperparah oleh krisis otonomi total yang dialami Organisasi Senat Mahasiswa (SMU dan SMF). 

Walewawan menyebut, struktur kepemimpinan mahasiswa ini telah berubah menjadi lukisan cantik yang steril dan mandul.

 * Intervensi Berlebihan: Pimpinan kampus dinilai melakukan over-regulasi atau intervensi yang berlebihan.

 * Kebebasan Dibonsai: Kebebasan mahasiswa untuk berinisiatif dikebiri, membuat program kerja Senat hanya menjadi ritual administratif.