SBT Hari Ini
Banyak Ibu Melahirkan di Rumah, Dinkes SBT Soroti Rendahnya Capaian Pelayanan Kesehatan
Banyak ibu hamil di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memilih melahirkan di rumah ketimbang di fasilitas kesehatan.
Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Mesya Marasabessy
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima
BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terpencil Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih menghadapi tantangan serius, Selasa (14/10/2025).
Salah satunya, banyak ibu hamil yang memilih melahirkan di rumah ketimbang di fasilitas kesehatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan SBT, Punira Kilwalaga, mengungkapkan hal itu usai melakukan kunjungan kerja dan menghadiri Lokakarya Mini Lintas Sektor (Linsek) di sejumlah Puskesmas pada pekan lalu.
Baca juga: Dalam Waktu Dekat, Kopdes Merah Putih Negeri Asilulu dan Kelurahan Namaelo Bakal Diluncurkan
Dalam agenda tersebut, Punira bersama tim Dinas Kesehatan mendatangi Puskesmas Tamher Timur dan Afang.
Namun di luar rencana, ia juga menyempatkan diri meninjau pelayanan kesehatan di Kecamatan Teor.
“Sebetulnya kemarin itu agendanya hanya di Tamher Timur dan Afang. Tapi karena kapal singgah di Teor, saya langsung turun cek pelayanan di sana. Tidak ada agenda resmi, hanya ingin lihat bagaimana pelayanan mereka ke masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Jelang Kunjungan Wapres ke Pasar Mardika Ambon, Los Jualan Lantai 2 Belakang Gedung Masih Jorok
Dari hasil tinjauan itu, Punira mengaku masih banyak persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan di lapangan, salah satunya soal rendahnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.
“Untuk memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), semua ibu hamil seharusnya melahirkan di Puskesmas. Tapi kenyataannya, di banyak kampung, bahkan di sekitar Bula, masih ada yang melahirkan di rumah, ditolong mama biang. Nah, di situ kita kehilangan poin SPM,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak.
Pasalnya, sektor kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lintas sektor lainnya.
“Kesehatan bukan hanya tanggung jawab orang kesehatan saja. Semua pihak harus ikut berperan,” ujarnya.
Punira menjelaskan, Lokakarya Mini Lintas Sektor merupakan kegiatan wajib Puskesmas yang seharusnya digelar empat kali setahun sesuai Permenkes No. 44 Tahun 2016 dan Permenkes No. 19 Tahun 2024.
Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memastikan semua program kesehatan berjalan efektif.
Ia berharap, ke depan kesadaran masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan meningkat.
Selain untuk keselamatan ibu dan bayi, hal ini juga sangat penting dalam mengejar target 12 indikator SPM kesehatan di Kabupaten SBT.
“Kita semua harus punya tanggung jawab bersama. Kalau mau capaian kesehatan kita bagus, maka masyarakat juga harus ikut bergerak,” tutupnya.(*)
Waduh! TPA Kota Bula Masuk Daftar 443 Lokasi yang Dapat Sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup |
![]() |
---|
Belum Ada Perda, DLH SBT Tak Bisa Beri Sanksi ke Pembuang Sampah Sembarangan |
![]() |
---|
DLH SBT Akui Kesadaran Masyarakat Masih Rendah, Waktu Buang Sampah Diperketat |
![]() |
---|
Polres SBT Pastikan Penanganan Kasus Laporan Balik Pelaku Pencabulan Dihentikan Sementara |
![]() |
---|
Keluarga Korban Pencabulan Dilaporkan Balik, Masa Aksi Desak Polres SBT Bertindak Adil |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.