Jual Beras SPHP di Pasar, Ketum P3DI Sebut TNI-Polri Tupoksinya Jaga Keamanan Bukan Berjualan 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Ketua umum Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia (P3DI) Provinsi Maluku, Risnawati Basanunggu, mengaku resah atas keberadaan aparat keamanan (TNI/Polri) yang sudah menjual beras jenis SPHP di kelurahan/desa. 

"Beta (saya) sangat prihatin katong (kami) mitra Bulog yang ada toko di pasar ini sudah seng (tidak) ada fungsi lagi," ujar Basanunggu kepada TribunAmbon.com, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Buru, BMKG Ambon Beri Pelatihan Sekolah Lapang Gempa

Baca juga: Akhirnya Papalele di Kota Ambon Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional

Dirinya mengaku keberadaan TNI/Polri yang menjual beras jenis SPHP Dengan harga murah justru menjadi ancaman nyata bagi mitra Bulog di pasar.

"Karena aparat dong (mereka) sudah turun tangan jual beras SPHP Dengan harga dibawah dari yang ditentukan, itu kasih mati (hentikan) katong (kami) punya usaha yang ada di pasar," tuturnya kesal. 

Dirinya juga menyinggung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari aparat keamanan (TNI/Polri) yang bukan untuk berjualan tetapi menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pasalnya, ia menyebutkan untuk tupoksi sebagai aparat keamanan, mereka memiliki penghasilan tetap setiap bulan

"Tolong ys, jangan matikan usaha kami, kalian punya gaji tetap dan jelas tetapi kami pedagang cuma berharap dagangan laku," pintanya.

"Giliran kasus-kasus yang ada tidak bisa dituntaskan, tetapi lebih fokus untuk berjualan beras yang seharusnya menjadi tugas kami mitra Bulog yang di di pasar," tambahnya. 

Menurutnya kegiatan menjual beras SPHP yang digadangkan aparat gabungan hanya pada menjelang 17 Agustus, tetapi sekarang berlanjut. 

Dirinya juga mencurigai, mereka menjual beras SPHP tidak melewati tahap-tahap untuk menjadi mitra Bulog. 

"Saya kiranya sekedar pasar murah menjelang 17 Agustus dan HUT Kota Ambon, ternyata berkelanjutan sampai saat ini, terus biasanya untuk menjadi mitra bulog butuh persyaratan dan waktu serta ada tahapan," ungkapnya

Untuk itu ia berharap situasi ini dapat ditangani secara serius oleh Anggota DPRD Kota Ambon dan DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon, untuk meninjau secara langsung dan menindaklanjuti keresahan masyarakat ini. 

"Tolong pimpinan dewan yang mewakili rakyat, DPRD Kota Ambon dan DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perdagangan Dan Dinas Pangan tolong di tinjau pasar dan mobil-mobil aparat yang stand by untuk jual beras," harapnya. (*)