KNPI Dampingi Warga Hunuth Mengadu ke DPRD, Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pembakaran Rumah

KNPI Minta Transparansi dan Keadilan Hukum
Sekretaris DPD KNPI Provinsi Maluku, Almindes Falantino Syauta, mengungkapkan keprihatinannya. 

Ia menyebut pasca-kejadian, baru satu kali anggota DPRD turun langsung ke lokasi. 

"Kami tidak melihat tindak lanjut yang berarti untuk memulihkan kembali kondisi warga," katanya kepada awak media.

Syauta menambahkan bahwa KNPI akan terus mengawal aspirasi warga, mendesak pembangunan rumah dan penangkapan semua pelaku. 

"Kami melihat transparansi penegakan hukum sampai saat ini tidak menemukan ujungnya. Kalau begitu, kami bisa saja menjustifikasi bahwa Polda Maluku tidak serius menanggapi laporan warga Hunuth," ujarnya.

KNPI juga meminta DPRD Kota Ambon untuk menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, mengingat wilayah Hunuth berbatasan langsung. 

Mereka berharap konflik komunal tidak lagi terjadi dan menyoroti perlunya pos pengamanan di perbatasan untuk mencegah kejadian serupa.

DPRD Janji Tindak Lanjut Cepat
Menanggapi keluhan warga dan KNPI, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, menyatakan bahwa sejak awal DPRD sudah terlibat langsung. 

"Audiensi hari ini lebih menyemangati kami untuk menindaklanjuti langkah-langkah fungsi DPRD, dalam hal ini melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait," jelasnya.

Tamaela menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan terkait pembangunan rumah. 

"Kami sudah agendakan Rabu besok untuk mengundang Dinas Perkim dan Dinas PU agar membicarakan hal-hal teknis proses penanganan pembangunan rumah warga," ungkapnya. 

Ia mengapresiasi kebijakan Wali Kota Ambon yang sigap menjanjikan pembangunan kembali, namun mengakui adanya kendala teknis di lapangan yang perlu diselesaikan.

Terkait masalah keamanan, Tamaela berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. 

Ia menekankan bahwa rasa aman dan nyaman adalah hak setiap warga. 

"Kehadiran aparat kepolisian di pos yang telah ditentukan harus dioptimalkan agar masyarakat percaya terhadap kehadiran pemerintah dan aparat negara," tegasnya.