Anggaran Pansus Terancam Nihil, DPRD SBT Pastikan Semua Produk Hukum Bakal Mandek

Padahal, pada tahun 2020 saat daerah mengalami defisit hingga Rp. 102 miliar, DPRD masih mendapat pagu Rp. 27 miliar dan seluruh kegiatan kedewanan tetap berjalan.

“Sekarang katanya tidak ada uang, Pansus mau dihapus. Kalau begini, ini bukan efisiensi, ini pembunuhan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD,” kerasnya.

Dirinya memastikan Komisi I DPRD akan mengawal ketat penganggaran Pansus dan pagu Sekretariat DPRD, agar tidak ada upaya sistematis yang melemahkan peran DPRD dalam pembentukan regulasi daerah.

“Kalau DPRD dilemahkan, maka yang dilemahkan bukan lembaganya, tapi seluruh sistem pemerintahan daerah,” tutupnya.(*)