Hilirisasi Sagu Dibidik Masuk RKP 2026, SBT Berpeluang Kantongi Rp 1,5 Triliun 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terus mengawal ketat usulan hilirisasi sagu sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Jika disetujui, kabupaten SBT berpeluang menerima intervensi anggaran hingga Rp 1,5 triliun sepanjang 2026–2029.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Fachri Husni Alkatiri saat membuka kegiatan Intermediate Traning HMI Cabang SBT, di Gedung Serbaguna Kesehatan, Kota Bula, Jumat (21/11/2025).

"Kalau hitungan kita benar, itu akan masuk anggaran di SBT kurang lebih 1,5 Triliun, kalau SBT ditetapkan sebagai lokus hilirisasi sagu," ujar Fachri.

Fachri menyebut, tim teknisinya telah menghitung proyeksi anggaran yang dapat digelontorkan pemerintah pusat melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung hilirisasi sagu.

"Tim saya membuat hitung-hitungan cepat sampai 2029, kalau masuk RKP 2026, pemerintah pusat akan bangun berbagai infrastruktur di SBT. Ini peluang besar bagi percepatan ekonomi daerah,” jelasnya.

Baca juga: Investasi Pisang Abaka Hengkang Dari SBB Masuk SBT, Bupati Fachri: Ini Makanan Lezat tuk Kita

Baca juga: Seram Bagian Timur Jadi Saingan Kabupaten Lingga Riau untuk PSN Sagu, Lahan 7 Kali Lebih Besar

Ia mengungkapkan, rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun sejak 22 Oktober lalu. 

Dokumen itu menjadi syarat penting sebelum hilirisasi sagu dibahas lebih jauh dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Meski fokus utama berada pada sagu, Fachri menegaskan bahwa komoditas tersebut hanyalah pintu masuk untuk mengenalkan SBT di tingkat nasional. 

SBT memiliki banyak komoditas unggulan lain yang tak kalah besar kontribusinya.

“Kita pakai sagu sebagai pintu agar SBT dikenal. Pala kita nomor dua, cengkeh nomor dua, kelapa nomor empat, ikan nomor enam. Yang nomor satu cuma sagu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, setelah sagu mendapat perhatian pusat, pemerintah daerah juga akan mendorong pengembangan pala, cengkih, kelapa, dan sektor perikanan untuk ikut masuk dalam program strategis pembangunan nasional.(*)