Kabupaten SBT, Maluku Berpeluang Tambah Kuota BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Harapan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk terbebas dari antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU tampaknya mulai menemukan titik terang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD SBT, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan data produksi sektor unggulan di daerah itu, Senin (20/10/2025). 

Hasilnya, produksi tahun 2024 tercatat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Komisi II DPRD SBT, Husin Rumadan, mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi ke BPH Migas.

“Data produksi kita di tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2025 belum dirilis, tetapi tren ini menunjukkan peluang kita memenuhi syarat penambahan kuota BBM,” ujarnya. 

Baca juga: Festival Manggaia Fanga Tatanusi: Angkat Pangan Lokal Identitas Budaya Masyarakat Kian Darat SBT

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD SBT itu turut melibatkan sejumlah instansi teknis, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskoperindag, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bagian Ekonomi dan SDA Setda SBT.

Keterlibatan berbagai pihak ini, kata Husin, bukan tanpa alasan. 

Seluruh data produksi dari sektor-sektor tersebut menjadi dokumen pendukung utama dalam proses pengusulan tambahan kuota BBM ke pihak Pertamina dan BPH Migas.

Baca juga: Telkomsel Sukses Gelar Pattimura Sinergy Street Fest Edisi Pertama

Selain itu, rapat juga menyoroti progres pembangunan Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Tanah Merah, Kecamatan Bula, yang kini sudah hampir rampung 100 persen. 

Namun, APMS tersebut belum bisa dioperasikan karena masih menunggu keputusan resmi soal tambahan kuota BBM.

“Kami mendorong agar data-data yang diminta segera dilengkapi. Pemda sudah siap menyiapkan dokumen pendukung dan hasil rilis BPS untuk diajukan ke BPH Migas,” jelasnya.

Kata dia, jika usulan penambahan kuota BBM ini disetujui, maka SBT akan memiliki tiga titik pengisian BBM aktif yakni SPBU Bula, APMS Kilwouw, dan APMS Tanah Merah yang diharapkan dapat mengurangi antrean panjang kendaraan di pusat kota.

“Kalau kuota bertambah dan APMS Tanah Merah bisa beroperasi, maka beban di SPBU utama akan berkurang. Ini langkah nyata untuk mengatasi kelangkaan BBM yang sering dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, persoalan keterbatasan kuota BBM di SBT tidak hanya soal distribusi, tetapi juga soal data dan perencanaan pembangunan energi yang belum sinkron antarinstansi.

DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga pemerintah pusat menyetujui penambahan kuota, sebagai langkah konkrit mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan dan petani di SBT. (*)