Mahasiswa IMM Demo ke Kantor Bupati, Kejari, dan DPRD SBT: Tuntut Transparansi Dana Beasiswa

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Seram Bagian Timur (SBT) menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi pengelolaan dana beasiswa tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) SBT.

Aksi berlangsung pada Senin (3/11/2025) dengan rute beruntun di empat instansi pemerintahan. 

Mahasiswa memulai aksinya di depan Kantor Bupati SBT, lalu dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT, Inspektorat, Disdikpora, hingga Kantor DPRD SBT.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran beasiswa yang digelontorkan untuk siswa siswi berprestasi itu.

Mereka menilai, dana yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa penerima justru tidak tersalurkan secara transparan dan adil.

“Kami menuntut Pemerintah Daerah dan Disdikpora SBT agar terbuka soal dana beasiswa. Ini uang rakyat, harus jelas penggunaannya,” ujar Zainal Kelderak.

Baca juga: Tuliskan Macam-macam Gerakan Langkah Kaki Berirama! Kunci Jawaban PJOK Kelas 4 Halaman 115 Bab 3

Baca juga: Sidang Kasus Pemalsuan Dokumen Libatkan 2 Eks Pejabat Bursel Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Aksi ini juga merupakan buntut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya penyalahgunaan dana beasiswa senilai Rp614 juta. 

Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp310 juta yang berhasil dipulihkan oleh Kejari SBT, sementara sisanya masih dalam proses pengembalian.

Mahasiswa menyambut positif langkah Kejari SBT yang telah melakukan pemulihan dana, namun mereka mendesak agar proses hukum tetap dilanjutkan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kami mendukung langkah Kejaksaan, tapi jangan hanya pemulihan, harus ada proses hukum bagi mereka yang menyalahgunakan dana pendidikan,” lanjutnya.

Di setiap kantor pemerintahan yang mereka datangi, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Daerah segera mempublikasikan laporan penggunaan dana beasiswa secara terbuka kepada publik.

“Kejelasan soal siapa penerima, berapa jumlahnya, dan kemana dana itu disalurkan harus diumumkan. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.

Aksi yang berlangsung damai itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres SBT. 

Usai menyampaikan tuntutan di Kantor DPRD SBT, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.(*)