Tekan Blank Spot, Diskominfo dan Bupati SBT Temui BAKTI, Minta 20 Titik BTS Segera Diaktifkan

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bergerak cepat mengatasi ancaman 'blank spot' atau hilangnya sinyal pada sejumlah wilayah di SBT. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) SBT, Sitti R. Meutia Manaban, bersama Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, baru-baru ini melakukan pertemuan krusial dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Jakarta.

Baca juga: Dukung Pendidikan di Pulau Buru, PT Panbers Jaya Beri Bantuan Perlengkapan Belajar Siswa

Baca juga: Ini Daftar 4 Santri Asal Maluku, Siap Ikut Qira’atil Kutub Internasional 2025 di Sulawesi Selatan 

Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama yakni 20 titik Base Transceiver Station (BTS) yang masa kontraknya telah diputuskan, serta kelanjutan layanan sistem komunikasi satelit (VSAT) di sekolah dan pusat kesehatan.

Manaban mengungkapkan bahwa Bupati secara langsung meminta persetujuan dari BAKTI agar 20 titik BTS tersebut segera diaktifkan kembali.

20 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan padat, termasuk Gorom Timur, Werinama, Kilmury, Teor, Kian Darat, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Bula, Bula Barat, dan Siritaun Wida Timur.

Titik-titik tersebut mencakup desa-desa seperti Amar laut, Batuasa, Likuratu, Wermaf, Artafela, Waru, Gah, Solan, Mising, Madak, Afang, Bitorik, Taa, Salagur Kota, Karay, Jembatan Basah, Salas, Kileser dan Waras-waras. 

"Jadi 20 titik itu Bupati minta persetujuan dari BAKTi untuk bagaimana segera diaktifkan. Karena kalau 20 titik itu tidak di aktifkan kembali maka otomatis daerah itu mengalami blank spot," ujarnya kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (29/9/2025).

Lebih lanjut dirinya mengaku, pihak BAKTI telah merespon permintaan tersebut dengan menjanjikan bakal melakukan penyetelan dan penyelarasan secepatnya untuk menghindari blank spot tahun ini. 

Penyetelan ini penting untuk menaikkan kapasitas BTS terdekat, yang nantinya akan diatur langsung oleh kementerian.

"Pak Bupati berharap agar pihak BAKTI dapat mengaprove kita disini terkait infrastruktur jaringan. Karena memang adanya efisiensi daerah tidak bisa mengambil alih langsung terkait BTS dan Jaringan," jelasnya

Sementara itu, terkait akses internet melalui satelit di sekolah yang diputus kontraknya sejak 2023 juga dimintai  agar diperpanjang kontraknya oleh BAKTI. 

Sedangkan untuk akses internet pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  juga akan diambil alih penanganannya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, untuk mengaktifkan kembali layanan ini membutuhkan biaya besar, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran saat ini. 

"Bupati berharap pihak BAKTI dapat meng-aprove kita terkait infrastruktur jaringan. Karena memang adanya efisiensi, daerah tidak bisa mengambil alih langsung terkait BTS dan jaringan," jelasnya.