Tak Pernah Diverifikasi, Warga Negeri Hote Ngaku Dirugikan: Bantuan Rumah Terancam Dicoret

Ringkasan Berita:

• 25 warga tidak mampu di Negeri Hote, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mengaku dirugikan akibat polemik bantuan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2026.
• Keluhan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Bupati SBT, menyusul belum adanya proses verifikasi meski mereka telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan.
• Warga menyebut hingga kini tim verifikasi belum pernah turun langsung melakukan pendataan di lapangan.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Sebanyak 25 warga tidak mampu di Negeri Hote, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mengaku dirugikan akibat polemik bantuan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2026.

Keluhan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Bupati SBT, menyusul belum adanya proses verifikasi meski mereka telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan.

Warga menyebut hingga kini tim verifikasi belum pernah turun langsung melakukan pendataan di lapangan.

“Kami belum atau tidak pernah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, padahal kami sudah terdaftar sebagai penerima bantuan,” tulis warga.

Mereka juga menuding adanya penolakan terhadap tim verifikasi oleh pejabat Negeri Hotel Idham H. Kapailu yang menghambat proses tersebut.

“Penolakan terhadap tim verifikasi dilakukan oleh pejabat Negeri Hote dan itu bukan keinginan kami sebagai masyarakat penerima bantuan,” ungkap Abdul Kasongat salah penerima bantuan kepada Tribunambon.com, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Mahasiswa Keluhkan Jalan Rusak dan Genangan Air di Depan FEB Unpatti Ambon

Baca juga: Ibadah Haji Tenang dengan Paket RoaMAX Haji Telkomsel, Kuota Hingga 42GB

Hal itu membuat pihaknya menjadi korban dan terancam kehilangan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.

“Akibat penolakan tersebut kami menjadi korban dan mengalami kerugian, sementara bantuan ini sangat kami butuhkan untuk perbaikan rumah,” bebernya.

Tak hanya itu, warga juga mengaku khawatir persoalan ini berdampak lebih luas terhadap daerah mereka di mata pemerintah pusat.

Mereka menyebut Negeri Hote berpotensi dicap sebagai “zona merah” dalam penyaluran bantuan akibat persoalan tersebut.

Kekhawatiran itu membuat warga semakin cemas, bantuan yang telah diharapkan justru dibatalkan atau dipindahkan ke daerah lain.

Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami memohon agar aspirasi kami ditindaklanjuti dan bantuan tersebut tetap kami dapatkan, tidak dibatalkan atau dipindahkan ke tempat lain,” tegasnya.

Selain itu, warga juga mendesak agar oknum yang diduga menghambat proses verifikasi segera dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban.(*)