Jadi Penentu Lolos Proyek Nasional 2027, DPRD SBT Minta PUPR Segera Lengkapi 15 Syarat Ini

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM –  Anggota Komisi III DPRD Seram Bagian Timur (SBT), Fathul Kwairumaratu minta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera melengkapi 15 syarat teknis yang menjadi penentu lolos tidaknya usulan proyek nasional tahun 2027.

Permintaan itu disampaikan saat berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku beberapa waktu lalu.

Menurut Fathul, kesiapan dokumen menjadi faktor utama yang menentukan apakah usulan pembangunan dari daerah dapat diterima pemerintah pusat atau tidak.

“Kalau dokumen ini tidak siap, maka usulan SBT akan kalah cepat dengan daerah lain yang sudah lebih dulu memenuhi persyaratan. Padahal kebutuhan infrastruktur kita sangat mendesak,” ujarnya Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, proses pengusulan proyek nasional biasanya mulai dibuka pada Juni sehingga seluruh persiapan harus dilakukan sejak dini.

Baca juga: Tanggapi Isu Kelangkaan Mitan, Begini Penjelasan Kadis Perindag Kota Tual

Baca juga: 15 dari 24 WNA Cina di Gunung Botak Diperiksa, Imigrasi Ambon Dalami, Berpotensi Dideportasi

Kata dia, 15 syarat tersebut merupakan readiness criteria atau indikator kesiapan proyek yang digunakan Kementerian PUPR dan Bappenas dalam menilai kelayakan usulan daerah.

Adapun syarat itu meliputi kesiapan lahan yang bebas sengketa, dokumen teknis berupa Detailed Engineering Design (DED), dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu, proyek yang diusulkan juga wajib masuk dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD agar selaras dengan arah pembangunan daerah.

Fathul mengatakan, pemerintah daerah juga harus menyiapkan studi kelayakan, dukungan masyarakat, kesesuaian tata ruang, hingga kesiapan perizinan proyek.

Menurutnya, seluruh data pendukung seperti kondisi jalan, jembatan, irigasi, dan drainase harus disiapkan secara detail dan akurat.

“Kementerian sekarang sangat ketat. Semua harus terukur dan siap jalan. Jadi bukan hanya usulan di atas kertas,” katanya.

Ia pun mendesak Dinas PUPR SBT segera membentuk tim teknis bersama Bappeda guna mempercepat penyusunan seluruh dokumen pendukung tersebut.

“Jangan sampai ketika forum Musrenbangnas dan konsultasi regional dimulai, SBT belum siap secara administrasi maupun teknis,” tandasnya.(*)