Karyawan Perusahaan Retail Ponsel di Ambon Keluhkan Dugaan Pungli dan Pemerasan

ABD menegaskan bahwa kebijakan denda dibuat berdasarkan musyawarah, kesepakatan bersama, dan komitmen bersama.

"Tidak ada sepihak sama sekali, jadi atas persetujuan dengan semua karyawan," tegas ABD.

Menurutnya, denda diterapkan sebagai alat untuk meningkatkan disiplin karyawan. 

Ia merinci, denda Rp. 100 ribu berlaku bagi karyawan yang tidak hadir rapat tanpa konfirmasi.

Sementara denda Rp. 10 ribu dikenakan untuk setiap keterlambatan 10 menit.

Mengenai penggunaan uang denda, ABD menjelaskan bahwa dana tersebut dikelola untuk kepentingan bersama, bukan pribadi.

"Uangnya digunakan untuk bakti sosial, santunan bagi yang sakit, dan kegiatan bersama. Misalnya, kemarin untuk kegiatan 17 Agustus," ujarnya. 

Ia juga membantah tudingan denda akan dilipatgandakan jika tidak dibayar, meskipun ia mengakui bahwa banyak karyawan yang belum bayar denda.

"Mungkin mereka belum punya uang, kita juga tidak memaksakan."

Terkait upah lembur, ABD membantah kebijakan tersebut diterapkan di area kerjanya. 

Menurutnya, lembur hanya berlaku untuk karyawan yang terlambat masuk kerja sebagai hukuman untuk menutupi jam kerja yang hilang. 

"Saya tidak menerapkan kebijakan lembur. Kalau saya langsung memberikan SP otomatis dia tidak dapat insentif," jelasnya.

ABD mempersilakan karyawan yang merasa dirugikan untuk melapor, namun ia menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara internal. 

"Alangkah baiknya masalah ini dikomunikasikan internal. Saya pun membuka pintu untuk mengoreksi pribadi saya jika saya salah," pungkasnya. (*)