Abrasi Kian Mengkhawatirkan di Maluku, Gubernur Minta Intervensi Pempus

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap ancaman abrasi yang semakin meluas di wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir. 
• Permintaan tersebut disampaikan saat pertemuan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
• Sebab dinilai wilayahnya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut dan gelombang ekstrem, 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sebagai wilayah kepulauan, Maluku kini menghadapi ancaman nyata terhadap kenaikan permukaan air laut. 

Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut terus terjadi dari tahun ke tahun. 

Misalnya di Laut Banda, periode 1993–2025 mengalami peningkatan signifikan yang mengancam abrasi pantai serta mengganggu infrastruktur pesisir. 

Berdasarkan hasil konsultasi teknis data garis pantai dari BIG pada perda RZWP-3-K 2018 (data tahun 2011-2014) VS RZWP-3-K 2025 (data tahun 2022) Maluku mengalami kemunduran garis pantai dengan total luasan mencapai 24.178,150012 hektare. 

Tentu Provinsi Maluku dengan  wilayah kepulauan lebih dari 1.300 pulau, di mana sekitar 92,4 persen wilayahnya adalah lautan dan hanya 7,6 persen daratan, disebut sebagai ancaman nyata yakni abrasi. 

Hal itu menunjukkan bahwa daratan terus tergerus oleh laut akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. 

Melihat kondisi tersebut yang semakin terancam, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap ancaman abrasi yang semakin meluas di wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir. 

Permintaan tersebut disampaikan saat pertemuan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang rapat Ditjen Sumber Daya Air, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (11/5/2026).

Sebab dinilai wilayahnya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut dan gelombang ekstrem, 

“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” katanya. 

Baca juga: 4 Jam Direktur CV. Batu Seram Jaya Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi Tanah Sitaan Pengadilan Masohi

Baca juga: Oknum Polwan Polda Maluku Diduga Selingkuh, Kabid Humas: Tidak Ada Toleransi bagi Pelanggar Etik

Ia menjelaskan situasi hari ini, bahwa abrasi tidak hanya mengancam pemukiman warga, tetapi juga merusak fasilitas umum, jalan pesisir, lahan produktif, hingga kawasan pelabuhan rakyat di sejumlah pulau kecil di Maluku. 

Beberapa wilayah pesisir di Maluku dilaporkan mengalami pengikisan pantai cukup serius, terutama saat musim gelombang tinggi dan diperparah oleh perubahan cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

Karena itu, Pemprov Maluku berharap pemerintah pusat dapat membantu pembangunan talud pengaman pantai, penguatan bantaran sungai, serta sistem mitigasi bencana pesisir di wilayah rawan abrasi. 

Sebab menurut Hendrik, keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum mampu menangani seluruh persoalan pesisir secara mandiri dan sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.