Wali Kota Ambon Perkuat Sinergi dengan KPK, Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Ambon menegaskan pentingnya peran KPK dalam mendampingi Pemda untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi.
• Sinergi antara Pemkot Ambon dan KPK difokuskan pada penguatan administrasi serta reformasi birokrasi yang efektif.
• Kegiatan ini diharapkan meningkatkan transparansi keuangan daerah dan memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendampingi pemerintah daerah guna memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional KPK untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. 

Baca juga: Mantan Kepala Dinas PMPTSP Suryadi Sabirin Diperiksa Terkait Kasus Pertambangan di SBB

Baca juga: 53 Sarjana Baru STKIP IWN Siap Terjun, Bupati SBT Soroti Tantangan Globalisasi

Turut hadir pimpinan DPRD Kota Ambon, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta sejumlah kepala OPD, termasuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda.

Wattimena menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK kepada Pemerintah Kota Ambon.

Menurutnya, langkah tersebut penting dalam membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.

“Pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan difokuskan pada aspek administrasi guna mencegah praktik korupsi. 

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan berdampak nyata, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik.

“Sinergi ini harus terus kita perkuat, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Ambon diharapkan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas perencanaan pembangunan, sehingga potensi praktik korupsi dapat ditekan.

KPK juga menilai kehadiran langsung kepala daerah beserta jajaran sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. 

Pertemuan ini diharapkan mempererat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan diskusi, penyusunan rekomendasi, serta penandatanganan berita acara sebagai komitmen bersama memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. (*)