Dinkes Maluku Evaluasi 30 Rumah Sakit, Soroti Krisis Obat dan Pelayanan

Ringkasan Berita:

• Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar rapat evaluasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang melibatkan 30 rumah sakit dari 11 kabupaten/kota.
• Kegiatan ini menjadi evaluasi perdana sejak dr. Elna S. Anakotta, menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada Februari 2026.
• Rapat berlangsung secara hybrid, memadukan pertemuan langsung di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan partisipasi daring dari sejumlah rumah sakit di wilayah kepulauan.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar rapat evaluasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang melibatkan 30 rumah sakit dari 11 kabupaten/kota, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini menjadi evaluasi perdana sejak dr. Elna S. Anakotta, menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada Februari 2026.

Rapat berlangsung secara hybrid, memadukan pertemuan langsung di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan partisipasi daring dari sejumlah rumah sakit di wilayah kepulauan.

Dalam evaluasi tersebut, sejumlah persoalan krusial terungkap. Salah satu yang paling menonjol adalah distribusi obat yang belum berjalan optimal, terutama akibat faktor geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan.

Pengiriman obat sering mengalami keterlambatan karena kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang menghambat transportasi laut. 

Dampaknya, ketersediaan obat esensial di sejumlah rumah sakit belum terpenuhi secara merata.

Kondisi ini memaksa pasien untuk membeli obat di luar fasilitas rumah sakit, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan rujukan.

Selain itu, aspek pelayanan juga menjadi perhatian serius. Masih ditemukan pelayanan yang belum sepenuhnya humanis, serta komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang dinilai belum efektif.

Baca juga: Bendahara Kejari SBT jadi Tersangka Korupsi Uang Kantor Hampir Rp. 1 M Masuk Tahap Penuntutan

Baca juga: Ungkap Kasus Pertambangan Marmer di SBB, Jaksa Garap Direktur PT. GMI dan 2 Saksi Lain 

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menegaskan sejumlah poin penting yang harus segera dibenahi oleh seluruh FKRTL.

Ia menekankan bahwa ketersediaan obat di rumah sakit adalah hal mutlak.

“Obat harus tersedia di pusat layanan. Jangan sampai kosong. Jangan lagi membebankan pasien untuk mengeluarkan biaya tambahan,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat kini semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien, sehingga transparansi dan kualitas layanan menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Selain aspek medis, pelayanan berbasis empati juga menjadi sorotan utama. 

Kadinkes menekankan pentingnya pelayanan yang humanis serta komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan.