Bentrok Berujung Pembakaran Rumah Warga di Hunuth, GMKI Ambon Soroti Kinerja Aparat

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Maluku pada Selasa (19/8/2025) tercoreng dengan insiden memilukan. 

Alih-alih merayakan dengan suka cita, warga Kota Ambon harus dihadapkan pada pecahnya tawuran pelajar yang berujung pada penyerangan dan pembakaran rumah warga di Hunuth.

Kejadian ini tak luput dari sorotan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon yang mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum.

Ketua GMKI Cabang Ambon, Apriansa Atapary, menyampaikan rasa duka dan prihatin yang mendalam atas tindak kekerasan yang menimpa warga. 

Baca juga: Ditpolairud Polda Maluku Evakuasi 25 Warga Hunuth di Keramba Apung

"Di saat perhatian seluruh warga Maluku tertuju pada perayaan HUT Provinsi, keharmonisan kita justru dirusak oleh tindakan main hakim sendiri yang sangat disayangkan. Jangan sampai yang tidak bersalah harus menjadi korban atas perbuatan tidak manusiawi ini," ujarnya kepada TribunAmbon.com, Rabu (20/8/2025).

GMKI Cabang Ambon mengecam tegas tindakan provokasi, penyerangan, dan pembakaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. 

Atapary menegaskan bahwa insiden di Hunuth ini bukan pertama kalinya terjadi.

Inisden ini seolah membuka tabir bahwa masih ada oknum tertentu yang selalu memprovokasi warga tanpa mencari fakta terlebih dahulu, yang berujung pada rusaknya ikatan 'Orang Basudara' di Maluku.

Lebih lanjut, GMKI secara khusus menyoroti respons Kepolisian yang dinilai lambat dalam menangani konflik. 

Baca juga: GMKI Desak Kepolisian Ungkap Pelaku Provokasi dan Pembakaran Rumah Warga Hunuth

"Kejadian ini terjadi di Kota Ambon di mana jarak lokasi kejadian dari Polda Maluku tidak terlalu jauh, tetapi terkesan lambat mendapatkan respons. Apakah ini bagian dari rumitnya tata kelola birokrasi di dalam tubuh Polda Maluku ataukah ada motif lain?" tanya Atapary.

GMKI berpendapat bahwa kelambanan penanganan ini sangat mengkhawatirkan. 

Jika konflik di ibu kota saja lambat ditangani, bagaimana dengan konflik yang terjadi di daerah-daerah terpencil yang jauh dari akses aparat kepolisian?

Oleh karena itu, GMKI Cabang Ambon menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:

 * Mendesak Kapolda Maluku untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi, penanganan, dan penyelesaian konflik di Maluku.

 * Mendesak Kepolisian untuk dalam waktu 1x24 jam segera mencari dan memproses pelaku provokasi serta pembakaran rumah warga.

 * Meminta Raja Hitu Lama dan Hitu Mesing untuk menyampaikan permohonan maaf kepada warga Hunuth, mengganti kerugian material korban, dan kooperatif membantu kepolisian dengan menyerahkan pelaku pengrusakan dan pembakaran.

 * Meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memberikan atensi serius kepada SMK 3 Ambon dan mencopot Kepala Sekolahnya, mengingat siswa sekolah tersebut terlibat dalam tawuran yang menyebabkan penyerangan ke rumah warga.

 * Mendesak aparat gabungan untuk segera membangun pos keamanan permanen di Desa Hunuth guna mencegah terulangnya insiden serupa.

Atapary menegaskan, jika tuntutan ini tidak direspons dengan langkah konkret, GMKI sebagai corong keadilan tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum demi menyelesaikan masalah ini.

Ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Ambon untuk senantiasa menjaga kerukunan.

"Mari kita selesaikan setiap masalah dengan kepala dingin melalui komunikasi, hindari tindakan main hakim sendiri, dan jaga lisan kita agar tidak menjadi provokator," pungkasnya. (*)