Malra Hari Ini
Jembatan Rumadian-Dian Tak Kunjung Diperbaiki, GMNI Maluku Tenggara Tagih Janji Gubernur
Desakan tersebut dikemukakan, menyusul janji manis perbaikan jembatan Rumadian-Dian yang tak kunjung terealisasi, hingga tujuh bulan berjalan.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Ari Lusubun mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa penuhi janji perbaikan jembatan penghubung Rumadian-Dian.
Diketahui, tujuh bulan berlalu, Jembatan Rumadian-Dian di Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) belum juga diperbaiki.
Alhasil, akses warga di tiga kecamamatan putus total, berimbas hingga ke sektor pariwisata.
Tuk ke Kota Tual ataupun ke Langgur, Ibu Kota Maluku Tenggara, warga terpaksa menempuh perjalanan darat nyaris 19 Km.
Bahkan, sejumlah warga kedapatan menantang maut dengan melewati rangka jembatan yang telah ambruk karena terdesak harus ke kawasan perkotaan.
Rangka jembatan Rumadian-Dian sendiri adalah bekas jembatan Jembatan Watdek yang dibangun tahun 1993 oleh PUPR Maluku.
Dan ambruk pada 11 Maret 2025, satu unit mobil angkutan terperosok saat kejadian, namun tidak ada korban jiwa.
Baca juga: Berdiri di Reruntuh Jembatan Rumadian-Dian, Uskup Amboina Bermohon: Lihatlah Ini!
Baca juga: Siap-Siap Tutup Hidung Saat Lewat Kompleks Kuburan Cina, Sampah Berbau Busuk Dibiarkan Menumpuk
"Jembatan penghubung Rumadian-Dian merupakan akses ke puluhan Ohoi, penghubung tiga Kecamatan, beberapa destinasi wisata juga berada di jalur ini, jika tak kunjung diperbaiki akan berimbas ke sektor pariwisata," kata Lusubun, Selasa (12/8/2025).
Dia menyayangkan, tak berapa lama pasca ambruknya jembatan langsung ditanggapi oleh Gubernur Maluku.
DPRD Malra bersama Komisi III DPRD Maluku serta dan Bupati bahkan langsung tinjau lapangan.
Namun kenyataan hingga kini belum sama sekali ada perbaikan.
"Jika, permasalahan efisiensi anggaran, hanya perlu keterbukaan dan kepastian waktu perbaikan dari Pihak Pemprov Maluku, agar masyarakat juga bisa memahami mekanisme anggaran," kesalnya.
Dirinya pun memastikan, DPC GMNI akan terus menyuarakan perbaikan ini hingga terealisasi.
"Kami akan tetap menyuarakan hal ini, hingga adanya langkah dari Pemprov Maluku, karena ini sangat mempersulit masyarakat sekitar dan menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.