Malteng Hari Ini

Soal Bencana Banjir di Dusun Wayari Suli, Begini Respon BPBD Malteng

‎Kepala BPBD Malteng, Nova Anakota menyatakan, beberapa waktu lalu sempat koordinasi (sejumlah pihak) guna dilakukan pengerukan sungai. 

TribunAmbon.com/ Novanda Halirat
RUMAH HANYUT- Kondisi rumah terdampak banjir di bantaran sungai Wayari, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Senin (4/8/2025) 

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Tengah merespon bencana banjir yang terjadi di Dusun Wayari, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu.

‎Kepala BPBD Malteng, Nova Anakota menyatakan, beberapa waktu lalu sempat koordinasi (sejumlah pihak) guna dilakukan pengerukan sungai. 

‎"Kita sudah himbau perangkat desa maupun camat koordinasi dengan BPBD disini, apakah dana desa bisa digunakan untuk sewa eksavator untuk mengeruk sungai," ujar Nova, Selasa (5/8/2025).

‎Ia menuturkan, pengerukan sungai dapat dilakukan, sayangnya belum sempat terlaksana. 

‎"Sebenarnya bisa, tapi kita lihat sampai akhir ini mereka belum eksekusi untuk mengeruk sungai di Wayari," jelasnya.

Baca juga: Sampah Menumpuk di Jalan Menuju Polres Buru, Sapi Ikut Mencari Makan

Baca juga: Demo di DPRD, IMM Buru: Bella Shofie Pentingkan Kecantikan Dibanding Urus Rakyat

Dikatakan, saat ini kondisi rumah sudah hanyut terbawa arus banjir. 

‎"Kondisi yang kita lihat kemarin itu sudah terkikis sekitar dua meter dari kali masuk di area rumah," kata dia.

‎Dirinya mengungkapkan, saat meninjau lokasi dengan Wakil Bupati beberapa waktu lalu, pihak desa sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).

‎"Tapi memang kita semua dalam kondisi sangat terbatas," tuturnya.

‎Terkini, Nova memaparkan bahwa pihaknya sudah menyuplai data becana bencana banjir kepada BPBD Provinsi. 

‎Selain itu, pihaknya juga telah merekomendasikan kerusakan rumah korban ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Maluku Tengah.

‎"Korban dari Suli, kami sudah suplai data ke BPBD provinsi. Kami juga rekomendasi ke DPKP, dan sudah punya laporan stakeholder melalui laporan Pusdalops," pungkas Nova. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved