Jembatan Wai Ambabosi dan Bula Air Masuk Prioritas Pembangunan Dinas PUPR SBT 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Jembatan Wai Ambabosi di kawasan Air Kabur-Kabur Kota Bula dan jembatan penghubung Desa Fatolu ke Bula Air, jadi prioritas utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). 

Pasalnya, dua jembatan tersebut terhubung langsung dengan fasilitas publik, dan menjadi akses satu-satunya. 

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga PUPR SBT Novi Rumata saat didatangi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur, Kamis (10/7/2025). 

Dirinya mengaku, jembatan yang menghubungkan antar desa Fatolu dan Bula air di kecamatan Bula itu harus diutamakan, sebab jika mengalami kerusakan, warga setempat bisa terisolasi. 

"Kami prioritaskan itu jembatan Wai Ambabosi dan jembatan penghubung Desa Fatolu ke Bula Air, kalau jembatan di Fatolu  kenapa-kenapa, itu bisa terisolir, tidak bisa lewat," benernya. 

Baca juga: BEM STAI Seram Timur Datangi Dinas PU, Pertanyakan Kerusakan Jembatan Wai Ambabosi

Baca juga: Kasus Selingkuh: AP Ngaku Bersetubuh dengan Bripka Malfry Masela di Markas Polsek Baguala 

Dirinya menargetkan hingga Agustus mendatang, jika Rencana Kegiatan (RK) telah diterima pihaknya, pengerjaan jembatan dipastikan langsung jalan. 

"Kalau sampai gol, sudah ada RK ditangan, berarti agustusan ini sudah mulai kerja, karena RK itu jadi acuan buat kita laksanakan pengerjaan, dan anggarannya sudah pasti," jelasnya.

Lanjutnya, segala hal menyangkut keperluan jembatan itu telah diselesaikan, dan hanya menunggupersetujuan kementerian. 

Pasalnya, anggaran pengerjaan ruas jalan maupun jembatan tidak bisa mengandalkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

"Pengerjaannya bukan dari APBD, itu semua dari APBN, karena kita tidak bisa harap APBD, jadi kalau Agustus ini tidak naik, tahun depan saya usulkan lagi, dokumennya sudah siap, tinggal diusulkan secara terus menerus setiap hari tahun," tutupnya. 

Lebih lanjut ditegaskan, rata-rata pengusulan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang dilakukan pihaknya selama ini, kerap mengandalkan anggaran pusat. 
 
"Kalau bina marga ini, sistemnya kalau pakai uang daerah itu memberatkan sekali, karena jembatan kita rata-rata diatas Rp. 10 Miliar, jadi kami proses ke pusat, kami sudah siapkan semuanya, tapi kembali lagi ke persoalan keuangan negara," tutupnya. (*)