Ratusan Formasi PPPK Tak Terisi, Tito Laturiuw Minta Pemkot Ambon Segera Tuntaskan

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Tito Laturiuw menyangkan tak terisinya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2025.

Kekosongan bahkan mencapai 129 formasi dari 2.144 formasi tersedia.

Menurutnya, angka itu cukup besar mengingat kebutuhan kerja di Kota Ambon begitu tinggi.

Diketahui, 2.144 formasi itu terdiri dari  393 di bidang pendidikan, 700 bidang teknis dan kesehatan sebanyak 200 formasi.

"Dan dari formasi 2144 itu kami memberikan perhatian juga terutama kepada bidang pendidikan dan itu formasinya kurang lebih ada 393 untuk bidang pendidikan, dari total 2144 itu, Ada 700 di bidang teknis nya, kesehatan 200 san, pendidikan 393 dan ternyata dari 393 itu ,formasi yang diberikan itu hanya sekitar 222 aja yang lulus," ungkapnya saat diwawancarai awak media, Kamis (10/7/2025).

Baca juga: Berlanjut, Dua Akuntan Publik Diperiksa Terkait Korupsi di PT. Dok Waiame

Baca juga: Cuaca Ekstrem: Basarnas Ambon Imbau Nelayan Hingga Perusahaan Pelayaran Utamakan Keselamatan

Menurutnya, kekosongan itu rerata disebabkan pendaftar tak sesuai formasi. 

Dicontohkan, formasi guru SD hanya 120 kuota tetapi yang mendaftar 200, bidang bimbingan konseling (BK) dengan Kouta yang banyak tetapi hanya ada 8 pendaftar. 

"Dari sejak awal sebetul nya harus di bicarakan dengan pusat, supaya di lakukan pergeseran dulu,di geserkan ke pendaftar yang banyak itu, supaya kuota yang di berikan itu mampu mengisi seluruhnya dan fakta yang terjadi 2144 yang di berikan sebagai kuota, kota Ambon, ternyata ada hanya 200 lebih yang tidak lolos," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tito juga menyoal 151 calon PPPK tak lolos, termasuk 77 tenaga kontrak yang masa kerjanya kurang dari dua tahun.

Status mereka hingga kini belum jelas, sehingga Pemkot diminta tuk segera menyelesaikan persoalan itu.

“Ini bukan hanya soal data, tapi juga menyangkut nasib orang banyak. Terutama karena semua itu akan berimbas pada alokasi anggaran dalam APBD Perubahan. Jangan sampai kita menyusun anggaran di atas ketidakpastian,” tegasnya. (*)