Malra Hari Ini

Abai Bencana Banjir Bandang di Maluku Tenggara, Faubun Nilai Gubernur Tebang Pilih 

Penilaian tersebut dikemukakan, menyusul kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, pada saat benca di Ambalau Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

istimewa
BENCANA MALRA : Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dinilai abai dalam hal penangan bencana di daerah oleh aktivis Maluku, Vigel Faubun. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Salah satu Aktivis Maluku Vigel Faubun menilai, kepemimpinan Hendrik Lewerissa tebang pilih dalam penanganan bencana di daerah.

Penilaian tersebut dikemukakan, menyusul kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, pada saat benca di Ambalau Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Sedangkan perlakuan kontras terjadi saat bencana banjir bandang melanda 14 Ohoi (Desa) di wilayah Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), beberapa waktu lalu, Gubernur seolah tak peduli, dukungan moril maupun dalam bentuk materil pun nihil.

"Banjir bandang menghantam 14 kampung di Kei Besar. Ratusan warga terdampak beberapa waktu lalu namun hingga hari ini, tidak ada langkah cepat dari Pemerintah Provinsi. Gubernur tidak turun, bantuan pun nihil," ungkapnya, Jumat (4/7/2025).

Kata dia, Ini bukan sekadar abai, namun sudah menyentuh wilayah ketidakadilan.

Faubun menyoroti kontrasnya sikap pemerintah provinsi, dalam menangani bencana serupa di wilayah lain. 

Baca juga: Jumlah Anak Tidak Sekolah di Malteng Tertinggi Se-Maluku, DPRD Malteng Beri Atensi 

Baca juga: HUT Ke-18 Kota Tual, Fitri Notanubun Soroti Infrastruktur Kesehatan di Pulau Terluar 

Ia menyebutkan bahwa saat banjir melanda Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Gubernur Maluku bergerak dalam waktu 1x24 jam. Langkah cepat tersebut dinilainya sebagai hal baik, namun menjadi ironi ketika masyarakat Kei Besar harus menunggu dalam diam dan kesunyian.

“Pertanyaan saya sederhana, apakah masyarakat Kei Besar bukan bagian dari Maluku, apakah harus ada relasi kultural tertentu, seperti gandong, baru Gubernur tergerak, kalau iya, maka ini bukan kepemimpinan publik, ini kepemimpinan kelompok,” kesalnya.

Meski begitu, Faubun juga menegaskan bahwa kritik ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai suara kegelisahan rakyat yang menuntut perhatian yang setara. 

Ia pun mengapresiasi Bupati Malra Muhammad Thaher Hanubun, yang bergerak cepat dan turun langsung ke lokasi terdampak.

"Pak Bupati sudah menunjukkan contoh kepemimpinan yang berakar pada keberpihakan. Turun langsung ke kampung-kampung, pastikan warganya aman. Inilah yang katong harapkan dari semua pemimpin," ujarnya.

Faubun juga menambahkan, jangan pilih kasih dan terkesan menganaktirikan masyarakat Malra.

Kami hanya ingin bilang, jangan buat rakyat Kei Besar merasa jadi anak tiri di tanah sendiri.

Maluku ini milik semua orang, bukan milik satu golongan saja.

"Lawamena Haulala harus berlaku untuk semua," tutupnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved