Kerajaan Muna Walk Out saat Prosesi Pelantikan, Begini Respon Ketua KKST Malteng

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Pihak Majelis Adat Nusantara Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara walk out saat prosesi pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Maluku Tengah sedang berlangsung. 

‎Menanggapi aksi walk out serta protes, Ketua DPD KKST Maluku Tengah, Sukry angkat bicara, Rabu (2/7/2025).

Sukry menerangkan bahwa awalnya pihak Kerajaan Muna diundang sebagai tamu resmi dan tidak dengan perangkat adat.

‎‎"Setelah pihak Muna sampai di sini, ada permintaan dari Ketua Majelis Adat Kerjaan Nusantara Muna, Paduka La Ode Riago, untuk diberikan panggung, dan kita akomodir untuk nanti menjadi saksi pelantikan dan pengukuhan dewan adat," kata Sukry.

Baca juga: Korupsi Anggaran PT. Bipolo Gidin Rp 41 Miliar, Staf Perusahaan Diperiksa 6 Jam

Baca juga: Sukry Terpilih Nahkodai DPD KKST Maluku Tengah, Begini Pesan Bupati

‎Sebelum pelantikan, pihak Kerajaan Muna meminta untuk tidak menjadi saksi lagi, melainkan diberi peran untuk menyematkan kampurui (topi) adat Sulawesi Tenggara kepada ketua dewan adat KKST. 

‎‎"Mereka sepakat untuk nanti pasang kampuruinya, nah tadi setelah pengukuhan oleh Sultan dengan menyarungkan juba, pak Bupati memasang kampurui kepada saya, namun belum masuk pada pemasangan kampurui oleh Ketua Majelis Kerajaan Muna kepada ketua dewan adat, mereka sudah protes," kata Sukry.

‎Sukry mengaku kaget ketika pihak Muna merebut mikrofon dan memprotes. 

‎"Dia (warga Muna) berbicara sebagai apa, harusnya mereka tahu bahwa kita mengundang beliau Ketua Majelis Adat Kerjaan Nusantara Muna sebagai undangan tapi karena sampai di sini ada permintaan itu kami telah beri ruang itu dan itu tidak ada masalah," imbuh Sukry.

‎Sukry menegaskan bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan pihak Kerajaan Muna dan tetap menghormati mereka dengan ketokohan dan jabatan yang dimiliki. 

"Tapi pada prinsipnya kita tidak ada masalah, kita tetap menghormati mereka dengan mereka punya ketokohan dan jabatan, semua yang menjadi keinginan kita lakukan," tandasnya.

‎Sementara itu, La Ode Riago, Ketua Majelis Adat Kerjaan Nusantara Muna, menjelaskan bahwa pihaknya merasa tidak dilibatkan dalam proses pengukuhan dewan adat. 

"Kami berterima kasih telah diundang, tetapi dalam pelaksanaan pengukuhan, seakan-akan hanya Sultan Buton yang diberi peran," kata La Ode Riago.

‎La Ode Riago menambahkan bahwa seharusnya pengukuhan dewan adat dilakukan dengan melibatkan keempat pilar utama di Sulawesi Tenggara, yaitu Buton, Muna, Tolaki, dan Morome. 

‎‎"Kami sudah sampaikan kepada ketua DPW KKST bahwa kita harus menciptakan kesatuan di Maluku, tapi dalam pelaksanaan pengukuhan, seakan-akan hanya Buton saja yang berperan," kata La Ode Riago. (*)