‎Akui Sudah Miliki 12 Pengurus Tingkat Kecamatan, DPD KNPI Malteng Bakal Buat Musda

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Tengah mengaku telah memiliki 12 pengurus KNPI tingkat kecamatan. 
‎
‎Pengakuan itu disampaikan Karteker Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, La Hamidun saat memberikan keterangan pers soal rencana Musyawarah Daerah (Muda) KNPI Maluku Tengah, Kamis (12/6/2025). 
‎
‎"Pengurus Karteker DPD KNPI Maluku Tengah ditunjuk KNPI provinsi lewat SK No. 22/DPD-KNPI-Maluku/VI/2025 tertanggal 1 Juni 2025 ditandatangani oleh ketua KNPI provinsi Maluku, Arman Kalean," ujarnya. 

Baca juga: Skandal Korupsi Obat Puskesmas Bursel Rp. 4.5 Miliar : Tiga Tersangka Nginap di Hotel Prodeo‎
‎Disampaikan, kepengurusan KNPI saat ini sudah memiliki struktur resmi di tingkat kecamatan, pasalnya pembentukan pengurus KNPI sudah dilakukan di 12 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. 
‎
‎"Saya sebagai ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) yang membidangi persoalan itu. Kami sudah menunjuk pengurus dan dilantik," ungkapnya. 
‎
‎Dikatakan, tugas dirinya dan rekan-rekan pengurus saat ini adalah melengkapi pengurus KNPI kecamatan.
‎
‎"Kita akan bentuk untuk menjawab kebutuhan Musda, nanti dibentuk dengan jalan karateker tapi tetap direncanakan," imbuh dia. 
‎
‎Disebutkan, sesuai hasil diskusi dengan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) target Musda di bulan Agustus 2025. 
‎
‎Menurutnya, Musda ini bertujuan untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan peran KNPI dalam kepemudaan di Maluku Tengah.

La Hamidun juga mendorong penyatuan faksi-faksi yang ada di KNPI Maluku Tengah. 

Baca juga: 25 Hari Tak Pulang ke Rumah, Wahyudi Rumoar Warga Desa Salagur SBT Dilaporkan Hilang

‎
‎Menurutnya, KNPI sebagai organisasi yang berhimpun OKP dan pemuda, perlu melakukan langkah bijak untuk menyatukan pihak-pihak yang berbeda. 
‎
‎"Karena KNPI wadah berhimpun OKP dan pemuda, ada langkah bijak kita lakukan pertemuan dengan beberapa pihak yang berseteru sehingga wacana satukan itu bisa dilaksanakan," ujarnya.
‎
‎Dalam membantu program-program pemerintahan, La Hamidun menyatakan bahwa KNPI Maluku Tengah akan berpatokan pada aturan status hukum organisasi dan terus menjaga mitra dengan pemerintah daerah. 
‎
‎"Harapannya Musda daerah bersama dilakukan agar pemda bisa melihat. Tapi kami tetap berpatokan pada aturan status hukum organisasi," pungkas dia. (*)