8 Negeri di Malteng Pengajuan Akta Notaris Koperasi Desa Merah Putih ke Kemenkumham

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM – Delapan desa atau negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah mengajukan pendaftaran akta notaris Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ke Kemenkumham.

‎Demikian informasi yang disampaikan Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak (PMN dan PPPA) Kabupaten Maluku Tengah, Wahayumi, Senin (2/6/2025).

‎"Sudah 100 persen Musdessus Kopdes Merah Putih. Termasuk enam kelurahan, semuanya sudah," ujar Wahayumi saat ditemui di ruang kerjanya.

‎Ucapan terimakasih juga disampaikan Kadis kepada para camat, pendamping desa dan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yang telah mensukseskan Musdessus.

‎"Padahal tugas mereka masih banyak. Ada penginputan dan pemutakhiran indeks desa, dan banyak tugas lain," tukas Wahayumi.

Baca juga: Polda Maluku Peringati Hari Lahir Pancasila: Perkuat Persatuan dan Moral Bangsa

Baca juga: Peringatan Hari Pancasila, Wagub : Kebinekaan Ialah Kekuatan Bukan Pemisah

‎Ia menyampaikan, Maluku Tengah memulai Musdessus sesuai surat edaran Bupati ke desa-desa tertanggal 21 April.

‎"Mulai musyawarah bulan April. Sebelum edaran Bupati,.l memang beberapa desa-desa sudah jalan mereka ikuti instruksi presiden," paparnya.

‎Update terkini, negeri yang telah berbadan hukum atau memiliki akta notaris ialah Kopdes Merah Putih Negeri Asilulu.

‎"Update terbaru sudah 1 akta notaris Kodes terbentuk dan per tanggal 26 Mei lalu, sudah 8 negeri yang mengajukan Akta Notaris di Kemenkumham," tutur Wahayumi.

‎Dia menerangkan, wewenang pembentukan Kopdes sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditindak lanjuti surat edaran Kemendes dan Kemenko.

‎"Instruksi presiden dan surat edaran Kemendes untuk Dinas PMN memastikan terlaksananya Musdessus dan terbentuknya Kopdes Merah Putih di kabupaten Maluku tengah," terang dia.

‎Diungkapkan, saat ini Dinas Koperasi yang berkoordinasi tuk melanjutkan pengajuan badan hukum Kopdes melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

‎"Tentu, desa-desa menggunakan dana desa 3 persen untuk pengurusan akta notaris," pungkas Wahayumi. (*)