Gaji Tenaga Honorer PAMDAL DPRD Malteng Tak Kunjung Dibayar, Begini Respon Ketua DPRD

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Berdesus kabar gaji tenaga honor Pengamanan Dalam (PAMDAL) DPRD Kabupaten Maluku Tengah belum dibayarkan sejak Januari 2025. 
‎
‎Kabar tersebut juga terkonfirmasi dari salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
‎
‎Kata sumber, pegawai PAMDAL di kantor DPRD itu sebanyak 45 pegawai. 

Disampaikan juga ada beberapa yang telah mengajukan pengunduran diri. 
‎
‎Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa menepis informasi itu dan menyatakan bahwa informasi yang beredar sebagian tidak benar. 
‎
‎Dijelaskan Politisi Gerindra itu, karena efisiensi anggaran maka pihaknya mengefisiensi semua hal termasuk anggaran PAMDAL.

Baca juga: Luput Perhatian Pemerintah, Bangunan SD di Kanikeh Seram Utara Masih Berdinding Gaba-gaba

lanjutnya, dan semua tenaga honorer PAMDAL saat itu setuju lantaran mereka ingin tetap bekerja.

‎"itu kita sudah rapat dengan para PAMDAL sudah dibicarakan sejak Januari. Jadi waktu itu kita bilang kalau mereka tetap mau bekerja berarti menunggu (belum bisa bayar gaji) sampai ada tambahan dana," katanya, Sabtu (3/5/2025).
‎
‎Haurissa menyebut, saat itu pihaknya memikirkan untuk merumahkan sebagian PAMDAL, namun karena alasan kemanusiaan maka mereka diberi ruang untuk tetap bekerja tapi gaji belum bisa diterima sambil menunggu anggaran DPRD ditambah pemerintah. 
‎
‎"Sebenarnya di DPRD tidak ada anggaran, cuman ini persoalan kemanusiaan, kita tak lagi pakai PAMDAL, tapi ini karena soal kemanusiaan saja," terang wakil rakyat itu.
‎
‎Kata dia, waktu itu pada saat rapat disampaikan kalau tenaga honorer PAMDAL mau bekerja maka bisa menunggu sampai ada tambahan dana. 

Baca juga: Pedagang Pasar Binaiya Wajib Tertib, Pemda Maluku Tengah Siapkan Fasilitas dan Tempat Layak

‎
‎"Kalau dong tidak mau kita tidak lagi gunakan PAMDAL, tapi karena mereka setuju, mereka bilang bahwa kita PAMDAL menunggu sampai ada penambahan anggaran," jelasnya. 
‎
‎Haurissa mengatakan terkait dengan gaji honor PAMDAL DPRD Maluku Tengah yang belum dibayarkan merupakan 
‎konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat tentang pemotongan anggaran atau efisiensi yang mengakibatkan pagu anggaran sekretariat DPRD berkurang. 
‎
‎Sejumlah kebijakan pemangkasan pun dilakukan termasuk anggaran untuk membayar gaji PAMDAL. 
‎
‎Kondisi itu membuat Sekwan DPRD, Manap Ohorella dan ketua DPRD Herry Men Carl Haurissa melakukan rapat bersama seluruh PAMDAL pada akhir Januari 2025 lalu. 
‎
‎Ketua DPRD juga menyesalkan isu gaji PAMDAL yang belum terbayarkan
‎terendus ke publik. 

Sebab masalah gaji telah disepakati pada Januari 2025 lalu.
‎
‎Haurissa juga mengatakan isu uang makan PAMDAL satu tahun belum dibayarkan itu juga merupakan informasi keliru. 
‎
‎"Yang benar itu, uang makan PAMDAL sejak tahun 2024 tidak lagi dianggarkan. Jadi kalau ada yang bilang kita ambil uang itu tidak benar dan fitnah," tegas politisi Partai Gerindra itu. (*)
‎