Info Daerah
Bupati Malra Minta Program Kegiatan OPD Harus Berbasis Validasi Data
Muhammad Thaher Hanubun menegaskan OPD dalam merencanakan program, maka kelompok sasaran yang dituju harus berdasarkan data yang Valid.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Ode Alfin Risanto
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhammad Thaher Hanubun menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam merencanakan kegiatan ataupun intervensi program, maka kelompok sasaran yang dituju harus berdasarkan pada data yang valid.
Penegasan tersebut dikemukakan seiring dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kinerja dan penganggaran di Malra, yang ternyata tidak efektif.
"Saya harap OPD dapat lebih efisien dalam pengelolaan program kegiatan," ujarnya, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, pada kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan peningkatan kualitas rumah untuk masyarakat Ini sangat berkaitan dengan upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim.
"Maka, calon penerima dan lokasi pelaksanaan kegiatan haruslah berdasar pada data yang benar-benar andal," ucap Thaher.
Baca juga: Kebakaran Rumah Warga Waihaong Berhasil Dipadamkan, Beruntung Tak Ada Korban Jiwa
Baca juga: Kebakaran Rumah Warga Waihaong Berhasil Dipadamkan, Beruntung Tak Ada Korban Jiwa
Sebagai catatan, lanjutnya hasil audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terhadap kinerja perencanaan dan penganggaran, menunjukkan, sebagian besar program dan kegiatan untuk menurunkan kemiskinan, dikategorikan tidak efektif.
"Pasalnya di perencanaan mengarahkan lain, uang digunakan untuk hal lain. Selain itu, kebijakan di level perangkat daerah pun masih tidak sesuai dengan kebijakan makro di level daerah," cetusnya.
Rincian belanja di dalam kegiatan, atau sub kegiatan tidak mencerminkan output yang akan dicapai.
"Belanja pegawai tinggi, belanja publik rendah. Masih banyak anggaran habis untuk rapat koordinasi, honorarium, perjalanan dinas, bahkan untuk rincian-rincian yang bersifat administratif," beber Thaher.
Jika hal ini bisa diminimalisir, maka tentunya akselerasi pembangunan daerah untuk pengentasan kemiskinan akan dapat terwujud.
"Di samping pula, manfaat ekonomi lainnya seperti pendapatan masyarakat yang meningkat dan angka pengangguran dapat diturunkan," pungkasnya.(*)
Program Tak Jelas, PMKRI Ambon Desak Kanwil Kemenag Maluku Copot Kabimas Katolik |
![]() |
---|
Satreskrim Polres Malra, Serahkan Tiga Tersangka Pembacokan di Ohoi Selayar ke Kejaksaan |
![]() |
---|
Genjot Pembentukan Koperasi Merah Putih, Matdoan Ingatkan Segera Urus Legalitas |
![]() |
---|
Kasus Korupsi Landmark Langgur Mandek, BPC GMKI Malra Minta Atensi Khusus Gubernur Maluku |
![]() |
---|
Tiba di Bandara Ibra Maluku Tenggara, Gubernur Disambut Ritual Adat Kei Rinin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.