‎Setiap Negeri di Maluku Tengah Wajib Anggaran 20 Persen Dana Desa tuk Program Desa Tematik

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Setiap Negeri di Maluku Tengah wajib menganggarkan minimal 20 persen anggaran Dana Desa untuk program Desa tematik.

‎Demikian dikatakan Wahayumi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah, di Masohi, pekan waktu lalu.

‎Dikatakan, hampir sebagian besar Desa atau Negeri di Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan program Desa Tematik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg).

‎Sebagai informasi, desa tematik adalah konsep pengembangan desa yang didasarkan pada potensi dan ciri khas desa tersebut.

Baca juga: ‎Soal Pengadaan Mobil Damkar di Maluku Tengah, Begini Penjelasan BPKAD

Baca juga: Cegah Konflik Meluas, Polda Maluku Kirim 58 Personel Tambahan ke Seram Utara - Malteng

‎"Kalau penetapan desa tematik dalam rangka suasembada pangan dan mendukung program  makan bergizi gratis (MBG), kami di Kabupaten Maluku Tengah sudah sebagian besar Negeri telah menetapkan program tematik," kata Wahayumi.

‎Penetapan program Desa tematik kata Wahayumi dilakukan lewat Musyawarah Khusus (Musdesus) sebagai mana amanat permendes.

‎"Karena hampir semua telah Musrenbang Negeri tahun lalu dan permendes soal penetapan desa tematik di Januari 2025 maka semua negeri telah menetapkan program desa tematik lewat Musdesus," jelasnya.

‎Nantinya lewat Dana Desa, setiap Negeri di Maluku Tengah fokus pada satu produk pangan.

‎"Hanya satu produk pangan, kalau ikan ya ikan saja, kalau jagung, jagung aja, begitu juga Desa produksi telur, daging ayam, ikan dan lain. Pada intinya setiap negeri 1 produk yang dikembangkan," jelasnya.

‎Lalu bagaimana sistem penyerapan hasil produk pangan oleh Negeri ?

‎Wahayumi akui, Badan Usaha Milik Negari (BUMNEG) punya peran utama dalam menyerap hasil pangan.

‎BUMNEG juga harus kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani makan bergizi gratis.

‎"Jadi BUMNEG yang menyerap hasil produksi. Dan mereka harus kerja sama dengan SPPG untuk nantinya SPPG yang manfaatkan pangan hasil produksi Negeri Tematik untuk MBG," tandasnya.

‎Namun Wahayumi mengingatkan BUMNEG di Maluku Tengah harus aktif dan memiliki legalitas agar hasil serap pangan bisa dibeli SPPG.