Tragedi Longsor di Gunung Botak, KNPI Maluku Soroti Lemahnya Pengawasan & Dugaan Keterlibatan Aparat

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

TRIBUNAMBON.COM - Kilau emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, terus memikat para penambang ilegal, meskipun pemerintah telah berulang kali melarang aktivitas penambangan di lokasi tersebut. 

Akibatnya, tragedi longsor kembali terjadi, merenggut nyawa para penambang yang mempertaruhkan nyawa demi pundi-pundi rupiah.

DPD KNPI Maluku menyoroti tajam lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas tambang ilegal ini. 

Ketua DPD KNPI Maluku, Faisal S. Hayoto, menilai kebijakan pemerintah tidak selaras dengan pengawasan yang efektif, sehingga tragedi terus berulang.

"Kami menilai kebijakan pemerintah tidak selaras dengan mode pengawasan yang semestinya untuk menjadi langkah preventif atas accident yang sering menimpa para penambang ilegal tersebut, ataupun jangan sampai dugaan main-mata dengan penambang atau pun pengusaha dilakukan oleh para penegak hukum," ujar Hayoto kepada TribunAmbon.com, Senin (10/3/2025).

Kecurigaan ini didasari oleh fakta bahwa proses pertambangan masih terus berjalan karena pasokan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu merkuri, masih lancar. 

"Walaupun kijang (penambang) mengeruk tanah yang berisi kandungan emas sebanyak apapun tapi kalau tidak ada senyawa untuk memisahkan kandungan emas tersebut, mana dapat menghasilkan emas murni? tidaklah mungkin!," tegas Hayoto.

DPD KNPI Provinsi Maluku juga mengungkapkan temuan mereka terkait jalur distribusi B3, yang seringkali menggunakan jasa sopir truk sembako dengan rute Pelabuhan Yos Sudarso-Feri Galala-Namlea. 

Ironisnya, meskipun truk-truk tersebut dicegat dan diamankan, para pemilik B3 tidak pernah diusut apalagi ditangkap.

"Lucunya mobil truk diamankan dan sampai dengan saat ini para pelaku yang memiliki B3 tidak pernah terlihat diusut apalagi ditangkap pihak berwajib, adapun juga yang mencoba memakai speed boat masuk lewat dataran kayeli dan daerah yang dirasa aman untuk memasukan barang tersebut. Sehingga dugaan kami akan keterlibatan pihak kepolisian sungguh sangatlah kuat," ungkap Echal, perwakilan DPD KNPI.

DPD KNPI Maluku mengecam keras kinerja Polres Buru dan mendesak pencopotan Kapolres, Wakapolres, dan jajaran petinggi lainnya. 

Mereka akan melaporkan permasalahan ini ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas RI) dan Mabes Polri jika tidak ada tindakan serius.

"Apabila hal ini tidak ditindak secara serius maka kami DPD KNPI Provinsi Maluku, akan melaporkan permasalahan ini langsung kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas RI) serta pengaduan ke Mabes Polri guna menumbalkan bobroknya manajemen kepolisian di Kabupaten Buru," tegas Echal.

DPD KNPI juga meminta para pemangku kepentingan di Pulau Buru untuk tidak tutup mata terhadap permasalahan ini. 

Mereka mengancam akan memvonis pihak eksekutif maupun legislatif jika terbukti terlibat dalam pembiaran aktivitas tambang ilegal.

"Secara kelembagaan dan selaku bagian daripada garis perjuangan rakyat sungguhlah kali ini kami serius menyoroti hal dimaksud. Jadi yang berpikir bahwa ini hanya pernyataan semata, silahkan bermain-main," tutup Echal dengan geram.