Sidang Sengketa Pilbup Buru, Gugatan Daniel Rigan Ditolak, Amus Besan Berlanjut ke Pembuktian

Selain itu, menurut Mahkamah, dengan mencermati uraian posita sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, adanya permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang terkait dengan adanya berbagai pelanggaran di beberapa TPS, namun sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan ulang.

Dalam kaitan tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan frasa "pemilihan ulang" telah menyebabkan uraian petitum menjadi tidak jelas atau kabur karena petitum tersebut tidak bersesuaian dengan seluruh posita yang ada dalam pokok permohonan. 

Sebab, antara pengertian "pemilihan ulang" dengan "pemungutan suara ulang" sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 memiliki pemaknaan yang sangat berbeda di mana "pemilihan ulang" mengandung arti bahwa seluruh tahapan pemilihan harus di ulang dari awal yakni dimulai dari tahapan proses pendaftaran pasangan calon, sedangkan "pemungutan suara ulang" merupakan salah satu tahapan Pemilihan yang dilakukan di TPS apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat pemungutan suara. 

Gugatan Amus Besan - Hamsah Buton

Paslon nomor urut 4 Pilbup Buru, Amus Besan dan Hamsah Buton mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Buru.

Yakni di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa Sawa, Kecamatan Lilialy,  TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Desa Debowae, Kecamatan Waelata, TPS 19 dan TPS 21, Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Dalam sidang pendahuluan, Pris Madani selaku kuasa hukum keduanya menerangkan telah terjadi beberapa pelanggaran yang menyebabkan KPU tidak memberikan kepastian hukum kepada klien untuk mendapat hasil perolehan suara yang sah.

Pris mengatakan KPPS di TPS 1, 2 dan 3 di Kecamatan Lilialy Desa Sawa telah lalai melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018. 

“Dimana waktu yang ditentukan melebihi batas waktu. Pemungutan suara, dimulai dari Pukul 07.30 WIT s/d 16.00 WIT. Penghitungan suara, dimulai dari Pukul 21.50 s/d 01.15 WIT (dalam kondisi lampu padam). Hal yang sama terjadi pada TPS 2. Sedangkan pada TPS 3 Terdapat Pemilih atas nama Ode HaLim,” terang Pris, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Buru, di Ruang Sidang Panel 3, Gedung 1 MK, Jakarta, pada Senin (13/1/2025).

Sedangkan pada Desa Namlea, Pris mengungkap bahwa telah terjadinya penggelembungan jumlah surat suara sebanyak enam surat suara dalam Formulir C. Hasil-Salinan. 

Selain itu, menurutnya, Ketua KPU menyatakan dirinya telah melakukan pencoblosan di TPS 21. 

Faktanya, nama Ketua KPU tidak terdaftar di DPT dan tidak ada pula namanya di Daftar Hadir DPTb dan Daftar Hadir DPK.