Tunda Beli Mobil Dinas, Anggarannya Diharapkan Dipakai Pengadaan Truk Pengangkut Sampah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, berencana membeli 10 Mobil Dinas (Mobdis) baru bagi delapan kepala OPD dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030.

Bahkan Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, diketahui telah mengalokasikan anggaran senilai Rp3,5 Miliar untuk pengadaan puluhan mobil tersebut di tahun 2025.

Namun niat dari Pemkot dan DPRD Kota Ambon itu, langsung ditolak oleh Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih, Bodewin Wattimena-Ely Toisuta dan mereka setuju untuk memakai kendaraan lama.

Bodewin-Ely sendiri mengaku, mengingat kondisi keuangan Pemkot yang belum kondusif, maka pengadaan mobil dinas bagi dirinya dan Wakil Wali kota baiknya ditunda sampai 2026 hingga situasi keuangan membaik.

Langkah yang diambil Bodewin-Ely itu pun menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk di kalangan aktivis di Kota Ambon, yang menilai sikap keduanya sudahlah sangat tepat.

Riski Serang, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengatakan, dengan kondisi keuangan Kota Ambon yang masih belum kondusif memang benar pengadaan mobil dinas baru bukanlah solusi tepat yang harus ditempuh saat ini.

“Memang dalam aturan itu wajar-wajar saja. Tapi kan kita harus kembali melihat lagi kondisi keuangan daerah. Kami apresiasi Pak Bodewin dan Ibu Ely karena memahami betul masalah keuangan di Kota Ambon,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran Rp3,5 Miliar tersebut sejatinya sudah ada karena telah dialokasikan untuk pengadaan 10 mobil dinas. 

Namun karena ada kesepakatan untuk ditunda tahun 2026, maka alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan bagi hal-hal urgen.

“Hal-hal yang menjadi kebutuhan serta masalah di tengah-tengah masyarakat Kota Ambon ini kan ada beberapa, salah satunya persoalan sampah dan menjamurnya gelandangan -pengemis,” terangnya.

Menurut Serang, sampah menjadi salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkot, di mana volume sampah di Kota Ambon tidak sebanding dengan jumlah armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP).

“Makanya tidak heran kalau sering terjadi penumpukan sampah. Nah alangkah baiknya, Rp 3,5 Miliar itu sebagian dialokasikan untuk pengadaan mobil sampah, agar menambah jumlah armada untuk mengatasi berbagai masalah sampah yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” paparnya.

Selain itu, ada juga masalah Gelandangan-Pengemis atau Gepeng yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjamur di berbagai sudut pusat Kota Ambon. Hal ini pula yang masih menjadi PR Pemkot untuk diselesaikan.

Memang benar, lanjut Serang, Pemkot melalui Dinas Sosial dan Satpol-PP kerap melakukan razia secara rutin, namun razia tanpa melakukan pembinaan saja belumlah cukup guna mengatasi persoalan di maksud.

“Kalau di razia lalu dipulangkan ke keluarganya tanpa ada pembinaan itu sama saja. Yang jadi masalah saat ini, Pemkot tidak punya rumah singgah bagi Gepeng, makanya tidak dapat melakukan pembinaan,” ujarnya.

“Olehnya itu, alangkah baiknya juga kalau anggaran pengadaan Mobdis tahun 2025 yang sudah ada itu, juga dialokasikan untuk pembangunan rumah singgah khusus gepeng,”tandasnya.