Huwae Tegaskan Pengisian Jabatan Kosong Birokrasi Maluku Tenggara Tergantung Proses di MK

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Pj Bupati Maluku Tenggara (Malra) Samuel Huwae berupaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dalam masa pemerintahannya di Bumi Larvul Ngabal.

Upaya tersebut didasari kualitas pelayanan publik di Malra yang hari ini dalam posisi kurang baik.

Karena itu, menurutnya, salah satu cara meningkatkan pelayanan publik adalah mengisi jabatan yang kosong.

"Saya ingin birokrasi di Malra ini berkualitas dan handal, untuk meningkatkan pelayanan publik yang performa, dan berdampak untuk daerah ini kedepan," ucapnya, Rabu (15/2025).

Baca juga: Bawaslu Malra Akui dari 11 Rekomendasi PSU Hanya Digelar di 3 TPS 

Baca juga: Layanan Kesehatan Warga Terpenuhi Pasca Bencana Puting Beliung, Dinkes Malra Diapresiasi

Menurutnya, proses pengisian jabatan ini bergantung pada penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau proses di MK berlangsung cepat, maka jalan dengan komposisi yang ada. Tetapi, apabila di MK lama, dan birokrasi ini masih banyak lowong, kita akan konsultasikan dengan kementerian. Kalau mau melakukan mutasi harus izin Kementerian Dalam Negeri,” jelas Huwae.

Huwae mengaku tidak punya kepentingan subyektif apapun.

Ia hanya ingin Maluku Tenggara bisa lebih baik di masa pemerintahannya.

“Saya tidak punya kepentingan subyektif apa-apa. Saya punya kepentingan Maluku Tenggara harus maju, Maluku Tenggara harus berguna, berkualitas, dengan semangat orang basudara. Tidak ada bupati hebat tanpa ASN dan birokrasi yang berkualitas,” tandas Huwae.

Lanjutnya, sejumlah langkah telah diupayakan untuk memantapkan jalannya roda pemerintahan di Malra dari tingkat pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa/ohoi. 

Kendati tidak berjalan mulus, semua itu ia lakukan semata-mata demi kebaikan Maluku Tenggara.

“Kita bicara 2025 adalah pelayanan publik yang harus kita deklarasikan utuh dan menyeluruh, supaya Maluku Tenggara bukan hanya tentang ko deng beta, tetapi dia dan mereka juga harus bisa dilayani dengan baik,” pungkasnya.