Puting Beliung di Malra
Bencana Angin Puting Beliung, Komisi III DPRD Malra Minta BPBD Prioritas Kebutuhan Utama Warga
Anggota Komisi III DPRD Malra, Januarius Tjoanda meminta BPBD prioritaskan urgensi kebutuhan korban bencana angin puting beliung.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Tanita Pattiasina
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Januarius Tjoanda meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malra, memprioritaskan urgensi kebutuhan korban bencana angin puting beliung.
Permintaan tersebut dikemukakan, menyusul keluhan puluhan warga korban bencana angin puting beliung di Ohoi Debut terhadap minimnya pasokan terpal.
"Hal yang bersifat urgensi itu, harus segera disalurkan kepada korban bencana angin puting beliung," ucapnya, usai menghadiri Paripurna istimewa HUT Ke-72 Malra, Minggu (22/12/2024).
Apalagi, lanjutnya, saat ini umat kristiani sementara memasuki masa perayaan Natal.
"Dalam rapat bersama mitra komisi beberapa waktu lalu, telah ditekankan, untuk hal-hal yang bersifat pokok itu harus diutamakan misalnya sembako dan terpal," ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Salurkan Bantuan untuk Korban Angin Puting Beliung di Tiga Ohoi di Maluku Tenggara
Baca juga: Angin Puting Beliung Kembali Terjang Malra, Ratusan Rumah Warga Rusak, Pohon Tumbang Tutupi Jalan
Mungkin juga, tambahnya, dari Pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa membangun sinergitas yang baik, untuk pembangunan penampungan sementara korban bencana angin puting beliung.
"Pasalnya, jika korban menumpang di rumah keluarga terus menerus juga pasti ada rasa canggung," terangnya.
Dirinya menambahkan, jika bahan bangunan tentunya tetap akan disalurkan, menunggu dari kemampuan kas daerah dan kolaborasi antar Pemkab, Provinsi dan Pusat.
"Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari semua stakeholder OPD untuk bahu membahu bencana yang terjadi akhir-akhir ini," pungkasnya.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.