Tak Lagi di Langgur, Desa pada 4 Kecamatan di Kei Besar Bisa Ambil Dana Desa di Elat

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Perempuan (PMDPPA) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Kace Rahayaan mengatakan empat kecamatan di Kei Besar bakal terima dana desa di Elat.

Pernyataan tersebut dikemukakan untuk memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa bagi masyarakat.

"Kami sudah bangun koordinasi bersama pimpinan bank Maluku, BRI dan BNI 45, sehingga ke depan pencairan dana desa tidak lagi terfokus di Kota Langgur," ungkapnya, Senin (25/11/2024).

Ia menjelaskan, pengambilan dana desa di Langgur membutuhkan lebih banyak dana dan waktu.

Baca juga: 73 Desa Tak Kunjung Serahkan LPJ 2023, Ketua DPRD Maluku Tenggara Minta Segera Usut

Baca juga: Polres Maluku Tenggara Kawal Distribusi Logistik Pilkada 2024

"Bayangkan saja, Kepala Ohoi dan Bendahara datang cair dana desa di Kota berhari-hari baru pulang kampung. Harga ojek transportasi dari kecamatan Kei Besar Utara Timur masuk Kota capai jutaan, belum untuk makan-minum dan tempat tinggal," bebernya.

Untuk itu kalau pencairan dana desa untuk empat kecamatan di pulau kei besar, semua terpusat di Elat.

Sehingga, UMKM dan tol laut akan tumbuh berkembang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Khusus untuk kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kei kecil Timur Selatan dan Kecamatan kei kecil timur, pencairan dana desa tahun anggaran 2025 akan terfokus di Bank BRI unit kecamatan Kei Kecil Timur di Ohoi Rumat," ujarnya.

Sedangkan, untuk kecamatan Kei Kecil Barat, Hoat Sorbay, Manyeuw dan Kei kecil, pencairan dana desa pada bank-bank yang ada di kota Langgur.

"Mari bersinergi dan bekerja sama menyelamatkan dana desa untuk membangun masyarakat pada 192 Ohoi di Malra sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," cetusnya.

Lanjutnya, untuk 73 Ohoi yang hingga kini belum memasukkan LPJ DD dirinya mengancam tidak akan mencairkan.

"Saya pastikan, LPJ DD tahun anggaran 2023 ohoi tersebut belum dimasukan, maka dana desa tidak akan dicairkan dan tetap ada pada rekening desa tersebut," ungkapnya.

Dikatakan, pasca menerima mandat SK dari Pj. Bupati Malra sebagai Plt Kadis BPMPD Malra, dirinya mengawali tugas pertama yakni dipanggil Kejaksaan

Tinggi Maluku terkait hal ini.