73 Desa Tak Kunjung Serahkan LPJ 2023, Ketua DPRD Maluku Tenggara Minta Segera Usut

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPRD Maluku Tenggara (Malra) Stepanus Layanan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Perempuan (PMDPPA) segera menangani desa yang tak kunjung memasukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa tahun 2023.

Pasalnya imbas kelalaian 73 desa itu, dana desa tahap II terancam tidak dicairkan.

"Ini soal kualitas aparatur maka timbul pertanyaan kenapa yang lain sudah dan yang lain belum, Kami minta segera diusut tuntas," kesal, Ketua DPRD Malra Stepanus Layanan saat diwawancarai TribunAmbon.com, Sabtu (23/11/2024).

Menurutnya, Dinas PMDPPA dan camat seharusnya serius memperhatikan puluhan desa yang hingga kini belum masukan bukti fisik LPJ 2023.

Baca juga: Kehabisan BBM, Sebuah Longboat Terombang-ambing di Laut Banda Berhasil Dievakuasi 

Baca juga: Akui Bukan Miliknya, Terdakwa Kasus Narkoba di Ambon Tak Terima Divonis 4 Tahun Bui, Ajukan Banding

"Cara begini kan merugikan masyarakat di desa setempat," cetusnya.

Meski begitu, dia menyambut baik inisiatif Dinas PMDPPA yang telah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres Malra untuk bersama sama melakukan pengawasan, evaluasi dan penindakan atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

"Kami support aparatur hukum untuk melakukan tugasnya, menindak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 73 desa di Malra terancam tak dapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat di penghujung tahun 2024.

Pasalnya, puluhan desa tersebut hingga memasuki penghujung tahun 2024, belum menyerahkan bukti 
fisik LPJ ke Dinas PMDPPA maupun Inspektorat Malra. (*)