Alawiyah Alaydrus Dilantik Jadi Penjabat Bupati KKT Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie atas nama Menteri Dalam Negeri melantik dan mengambil sumpah Alawiyah Fadlun Alaydrus sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Pelantikan Alwiyah berlangsung di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD Provinsi Maluku serta unsur Pemerintah Kabupaten KKT, Sabtu (10/8/2024) pukul 16.00 WIB.

Adapun tugas utama sebagai Penjabat Bupati yakni memastikan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dilangsungkan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. 

Tugas lainnya adalah memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan dapat terus berjalan hingga dilantiknya Bupati KKT yang baru hasil Pilkada 2024.

Pada kesempatan itu, Alawiyah juga mengajak semua elemen di KKT untuk bersama-sama membangun daerah tersebut.

Baca juga: Dana Hibah DAP 2024 Dibuka, Konjen Australia di Makassar Ajak Warga Maluku Ajukan Ide Cemerlang

Baca juga: Rekomendasi Lomba 17 Agustus Untuk Anak Maupun Orang Tua yang Seru

“Saya juga mengajak kita semua mari kita rawat Tanimbar secara bersama-sama, agar daerah ini terus maju dan rakyatnya makmur,” kata Alawaiyah.

“Sekembali dari sini (pelantikan) ada beberapa agenda yang sudah jadwalkan. Ada pertemuan dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, apel bersama ASN dan beberapa agenda lainnya,” imbuhnya.

Diketahui, Alawiyah dari garis ibunya, merupakan cucu dari Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang pertama, Haji Abdullah Soulisa.

Kakeknya Haji Abdullah Soulisa juga familiar dengan daerah KKT, karena pada masa pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 ia duduk sebagai anggota Dewan Maluku Selatan (DMS) mewakili Kepulauan Tanimbar, sekaligus ia merupakan salah satu figur pendiri Kabupaten Maluku Tenggara.

Pengangkatan dan pelantikan ini seperti Alwiyah sedang melakukan napak tilas dari karya bakti kakeknya untuk kabupaten tersebut.

Pada pertengahan 2023 yang lalu, Alawiyah  sempat diusulkan sebagai Penjabat Wali Kota Tual oleh Gubernur Provinsi Maluku, Irjen. Pol. Murad Ismail.

Tapi perkembangannya, doktor hukum pertama dilingkup pemerintah provinsi ini belum beruntung menjadi Penjabat Wali Kota Tual dan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku.