Perguruan Tinggi di Maluku Siap Bangun SDM Unggul Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kalangan perguruan tinggi, dunia bisnis, dan pemerintah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berkomitmen untuk berkontribusi
dan berkolaborasi menyelesaikan persoalan setempat sekaligus membantu
pemerintah mencapai sasaran-sasaran pembangunan, khususnya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kesepakatan itu diambil dalam dialog antara ketiga pihak di Universitas
Kristen Indonesia Maluku di Ambon, Selasa (30/7/2024).

Dialog multipihak itu diselenggarakan oleh Pelaksana Pusat Kampus Merdeka
(PPKM) bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)
Wilayah XII, agar para pihak membangun kolaborasi untuk menjalankan kegiatan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara mandiri.

Kepala LLDikti Wilayah XII, Jan Lekatompessy mengatakan, perguruan tinggi di wilayahnya, Provinsi Maluku dan Maluku Utara, menghadapi tantangan terutama dari sisi geografis, yang kemudian memunculkan banyak persoalan ikutan yang lain.

“Maluku dan Maluku Utara adalah wilayah kepulauan. Transportasi lautnya lama dan
sangat tergantung cuaca, sedangkan transportasi udara mahal dan jarang.
Akibatnya koordinasi dan kolaborasi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan” kata
Jan.

Dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu, menurut Jan, perguruan tinggi mesti
mengambil peran untuk berkontribusi sekaligus untuk meningkatkan kapasitas para
mahasiswanya.

“Berkontribusi memberikan solusi sekaligus belajar sangat mungkin dilakukan, terutama dalam kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti dunia usaha, dunia industri, dan sektor pemerintahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka (PPKM), Amirmahmud Saatari mengatakan, MBKM memang penting bagi perkembangan mahasiswa dan dosen.

Tapi lebih dari itu MBKM adalah peluang kolaborasi untuk membangun Maluku dan Maluku Utara.

Peluang itu muncul karena dalam MBKM
bertemu para pihak yang masing-masing memiliki modalitas untuk pembangunan.

Perguruan tinggi memiliki sumberdaya pengetahuan sekaligus juga sumberdaya
manusia, sementara para mitra dapat mendukung dengan pengetahuan praktis yang
berasal dari pengalaman dalam sejarah yang panjang.

“MBKM adalah kendaraan untuk mobilitas vertikal,” kata Amir.

Ia menambahkan, MBKM bisa mengakselerasi kemampuan mahasiswa, meningkatkan kualitas perguruan tinggi, menyelesaikan persoalan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

“Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan bahwa MBKM ini hanya urusan tentang
mahasiswa. MBKM menempatkan mahasiswa sebagai aktor solusi sosial dan pembangunan, sekaligus agregator kolaborasi antara para pemangku kepentingan di setiap wilayah,” tutur Amir.

Selain itu, Manajer Kampus Merdeka Mandiri (KMM), Niki Prastomo mengatakan, dialog
multipihak ini penting dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lengkap dalam
melihat satu persoalan, sehingga solusi yang dihasilkan juga akan komprehensif.

Menurut Niki, KMM terus mempromosikan MSD sebagai cara untuk mendesain kegiatan MBKM.

“Salah satu visinya adalah bahwa karena ini persoalan bersama, maka perlu diselesaikan bersama pula,” kata Niki.

KMM sudah berkeliling di 17 LLDikti di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk mendorong pelaksanaan MBKM, tetapi juga untuk menciptakan iklim kolaborasi antar para pihak yang berkepentingan.

Diketahui, dalam dialog itu hadir 25 perwakilan dari 15 perguruan tinggi, dan 16 perwakilan mitra, yakni dari sektor pemerintahan dan sektor bisnis.

Dari sektor bisnis hadir perwakilan dari Bank BRI, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Antam TBK, PT Amati Karya Indonesia, sedangkan dari sektor publik hadir BNN Provinsi Maluku, BPJS Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.