Pilkada 2024
354 Panwascam di Maluku Ikut Bimtek, Diminta Perkuat Pengawasan Disetiap Tahapan Pilkada 2024
Ratusan Pengawas Kecamatan (Panwascan) se-Provinsi Maluku mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) menjelang Pilkada 2024.
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Salama Picalouhata
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ratusan Pengawas Kecamatan (Panwascan) se-Provinsi Maluku mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) menjelang Pilkada 2024.
Mereka terdiri dari 354 Panwascam seluruh Maluku, serta 33 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku, termasuk staf administrasi, yang berlangsung di The Natsepa Hotel, 2 - 6 Juli 2024.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDM) Bawaslu Maluku Stevin Melay saat membuka kegiatan itu mengatakan, ini penting dilaksanakan menjelang Pilkada 2024.
Hal itu agar masyarakat Maluku dapat percaya bahwa Bawaslu dari tingkatan paling atas hingga paling bawah sudah siap mengawasi pesta demokrasi yang akan berlangsung 27 November 2024 nanti.
“Bawaslu dari tingkat provinsi ke TPS siap melaksanakan pengawasan untuk melahirkan proses demokrasi tingkat lokal, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara berkualitas,” kata Stevin.
Baca juga: Bawaslu Maluku Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif Pilkada 2024
Lanjutnya, melalui Bimtek ini, para Panwascam akan diberi pengetahuan yang lebih dari para narasumber.
Ini untuk menguatkan kembali kemampuan sebagai seorang Panwascam di tingkat kecamatan dan juga meningkatkan ketrampilan kerja-kerja teknis pengawasan.
"Kita juga telah mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari KPU bahwa telah lahir PKPU Nomor 8 yakni pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dan pada waktunya akan juga dilaksanakan pengawasan terhadap PKPU tersebut," jelas Melay.
Stevin juga mengingatkan bahwa tugas Panwascam akan dihadapkan dengan tantangan kedepan yang lebih besar yaitu Pilkada, karena dinamika politik lokal yang berbeda dengan Pilpres dan Pileg.
"Kualitas kita sebagai pengawas dalam memahami seluruh aturan yang ada dan menjalankannya secara baik dan benar. Kita harus memahami apa yang harus dilaksanakan, bukan melaksanakan apa yang tidak dipahami,” tandasnya.
Petitum Saling Bertentangan, MK Tak Terima Gugatan Sengketa Pilkada Buru Selatan dan SBT |
![]() |
---|
Jelang Pelantikan, Depan Kantor Wali kota Tual Makin Rapi |
![]() |
---|
Hendrik - Vanath Bakal Adakan Pesta Rakyat Usai Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku |
![]() |
---|
Fix! Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Bakal Dilantik 6 Februari 2025, Termasuk Maluku |
![]() |
---|
Besok, MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Hasil Pilkada Maluku Tenggara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.