Soal Pilkada Maluku, Rektor IAIN Ambon: Pemimpin harus Jujur dan Berintegritas

Kesejahteraan

Adapun pertimbangan ketiga, yakni soal aspek kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurutnya ujung dari sebuah janji politik adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Bagi dia untuk membangun masyarakat yang sejahtera, memerlukan perencanaan yang terintegrasi antar berbagai aspek kehidupan seperti sosial budaya, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan hukum.

Semua aspek itu kata Prof Enal terkandung di dalam ideologi Pancasila dan siapapun pemimpin di Maluku ke depan harus melaksanakan hal itu.

"Untuk menjawab masalah kesejahteraan ini, ijinkan saya kutip sebuah hadits Nabi Muhammad, 'sebaik baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada sesama manusia" ungkapnya.

Ia mencontohkan untuk persoalan pendidikan di Maluku, gubernur ke depan jangan hanya fokus pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat bantuan pemberian beasiswa semata.

Menurutnya untuk menciptakan sumber daya yang bagus dan berkualitas, diperlukan juga infrastuktur sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai untuk kegiatan belajar.

Terkadang kata dia bantuan pendidikan yang diberikan bukan karena sebuah program yang terencana melainkan stimulus berupa hiba dan iba.

"Ini namanya bantuan setengah hati atau bantuan karena suka dan senang. Kalau suka, dikasih tidak suka hanya janji," sebutnya.

Kemiskinan

Menurut Prof Enal persoalan pembangunan kesejahteraan di Maluku seperti sebuah masalah laten yang sulit terurai.

"Maaf ya, kalua kita lihat pembangunan di Maluku, sepertinya menjadi masalah laten yang sulit terurai. Indikatornya, ya kemiskinan," katanya.

Akhir-akhir ini, jangankan kemiskinan yang selama ini menjadi bahaya laten, tetapi untuk mengatasi inflasi saja, gubernur, bupati dan wali Kota, maupun penjabat, harus diperingati bahkan diancam oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya dengan kondisi kemiskinan yang terus menghantui masyarakat, jangan pernah berharap bisa keluar dari maslah inflasi, jika akar penyebab inflasi tidak dapat diatasi melalui perencanaan yang baik.

Prof Enal mengatakan, masalah inflasi bukan hanya bagaimana mengatasi supply dan demand, melainkan akar masalahnya yakni ketergantungan.

"Ketergantungan inilah yang perlu diatasi. Mengapa kita tidak bangun sentra-sentra produksi kebutuhan pokok masyarakat. Kita lebih suka menjadi masyarakat konsumtif dan instan dari pada masyarakat produktif," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa problem pembanguan di Maluku saat ini harus dapat diatasi dengan sistem pembangunan yang terencana, sistematis dan terukur.

Ia menilai sangat aneh, pemerintah daerah setiap tahun rutin melaksanakan acara musrembang. Tetapi hasilnya tidak lebih dari sebuah kegiatan rutin.

"Jangan tanya hasil musrembang terhadap peningkatan kesejahteraan, karena anda tidak akan memperoleh jawaban apapun. Dari pada kecewa, lebih baik jangan bertanya seperti itu," ungkapnya.

Akuntabilitas

Terakhir kata Prof Enal pemerintahan yang akuntabel adalah pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan baik diminta maupun tidak.

Menurutnya ciri pemerintahan yang akuntabel itu, independent tidak memihak, transparan, melibatkan semua pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

"Keterbukaan itu penting, terutama antara eksekutif dan legislatif agar saling mendukung. Lakukan apa yang menjadi kewenangan sesuai aturan. Eksekutif melaksanakan pembangunan, legislatif mengawasi dan mengontrol. Jangan saling sandera, tetapi bangun hubungan kesetaraan dan fungsional," ungkapnya.

Ia memaparkan fungsi kelembagaan terutama eksekutif dan legislative jangan sampai saling mendiskreditkan.

Masyarakat kata dia kerap disuguhkan dengan praktik saling sandera atau saling bajak antara eksekutif dan legislatif.

"Itu bukan ciri pemimpin yang baik. Kalau di undang ya datang, jangan mangkir. Sebaliknya sudah datang, jangan juga diperlakukan sepeti terpidana untuk diadili, bertindak seperti hakim untuk mengadili dan menyalahkan," paparnya.

Kilas Balik

Nama Prof. Dr Zainal Abidin Rahawarin M.Si tidak asing lagi bagi publik Maluku.

Selain menjabat sebagai Rektor IAIN Ambon, Zainal Rahawarin juga nyaris menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Maluku.

Publik Maluku pasti masih ingat dengan hiruk pikuk proses pencalonan Penjabat Gubernur Maluku beberapa waktu lalu.

Saat itu melalui proses seleksi yang transparan di DPRD Maluku Prof Enal bersama Deputi II Bidang Operasi Keamanan Syber dan Sandi (BSNN), Mayjen TNI Dominggus Pakel dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan-RB Djufri Rahman terpilih sebagai calon Penjabat Gubernur Maluku melalui mekanisme voting.

Sayangnya dari ketiga nama tersebut yang diusulkan DPRD Maluku ke Jakarta tidak ada satupun yang terpilih sebagai Penjabat Gubernur Maluku.

Pasalnya pemerintah pusat seolah menutup mata terhadap aspirasi masyarakat Maluku yang di representasikan oleh DPRD Maluku.

Proses demokratisasi dalam seleksi dan pemilihan Penjabat Gubernur Maluku sebagai implementasi nilai-nilai pendidikan politik malah harus tunduk di bawah politik kekuasaan yang berbicara di luar fatsun etika politik.

Prof Enal sendiri sudah lebih 30 tahun lamanya mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai pengajar.

Sebelum terpilih sebagai Rektor IAIN Ambon, juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II bidang administrasi dan keuangan saat masih STAIN kemudian menjadi Wakil Rektor I IAIN Ambon.

Meski saat ini ia memiliki jabatan paling mentereng di kampus, namun ia dan keluarganya kini tinggal di rumah dinas. Kerena selama ini tinggal di rumah kontakan,

"Ya sekarang masih kumpul uang, nanti kalau sudah cukup baru bangun. Alhamdulillah selama ini masih punya uang untuk kontrak, kasihan masih banyak orang yang tidak punya uang untuk kontrak rumah. Doakan saja semoga cepat punya rumah," ungkapnya. (*).