Soal Pilkada Maluku, Rektor IAIN Ambon: Pemimpin harus Jujur dan Berintegritas

Menurutnya sejauh ini ia tidak pernah dilamar oleh calon gubernur tertentu maupun mendaftar di partai politik untuk maju dalam pilkada Maluku.

"Mungkin itu wacana. Saya sendiri tidak pernah dilamar apalagi melamar atau mendaftar sebagai calon wakil gubernur di partai politik," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/6/2024).

Prof Enal mengakui bahwa meski ia tidak mendaftar untuk maju di pilkada Maluku, namun ada pihak yang berkeinginan membangun komunikasi dengannya terkait pilkada.
Ia tidak menyebut siapa.

"Memang ada pembicaraan informal tentang hal tersebut. Hanya saja itu sebatas ajang helo-helo dan silaturahmi biasa," ujarnya diplomatis.

Dia mengaku soal munculnya wacana ada bakal calon gubernur yang berkeinginan sebagai calon wakil gubernur hal itu tergantung persepsi publik untuk menilainya. Terlepas dari itu, ada hal-hal yang menjadi cacatan penting bagi siapa saja yang ingin jadi Gubernur atau Wakil Gubernur.

Baginya pilkada harus dapat dimaknai sebagai jalan untuk melahirkan pemimpin yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bukan sebaliknya.

"Jika hanya untuk memenuhi hasrat ingin berkuasa atau untuk menjawab wacana yang berkembang agar memiliki daya tawar politik di mata masyarakat, maka sebaiknya jangan," katanya.

Seorang pemimpin harus punya konsep yang jelas dan berkomitmen untuk melaksanakan.

Visi dan Program

Terkait dengan ada bakal calon gubernur yang mungkin saja berkeinginan sebagai pendampingnya, ia mengaku bahwa punya beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak.

"Bagi seorang akademisi seperti saya, sudah barang tentu ada banyak hal mendasar yang menjadi pertimbangan," ujarnya.

Pertama kata Prof Enal yakni visi-misi kepimpinan. Sebab seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk menahkodai daerah yang akan dipimpinnya.

"Inilah pertanyaan mendasar bagi seorang pemimpin dalam lingkup kepemimpinan di lembaga apa saja. Jika anda tidak punya konsep yang jelas dan terarah sebagai landscape blue print pembangunan yang akan dikerjakan, maka sebaiknya anda jangan terjun sebagai seorang kepala pemerintahan," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa setiap calon kepala daerah pasti akan memaparkan visi dan misi serta program yang akan dibuat saat masa kampanye. Namun tidak semua calon kepala daerah yang mampu memahami dan melaksanakan visi dan misi serta program yang dipaparkan.

"Jika hanya bermodalkan konsep yang dibuat, atau dibuatkan, dimana dia sendiri tidak paham alias hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusi atau regulasi yang disyaratkan," maka itu tidak lebih dari sekedar basa basi janji politik, ungkapnya.