Usai Bertemu DPR RI, KPU Tak Izinkan Caleg Terpilih Dilantik Susulan, Harus Serentak

AMBON, TRIBUNAMBON.COM -- Calon anggota legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2024 harus dilantik serentak.

Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari usai bertemu dengan DPR dalam agenda rapat membahas Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Pilkada, Rabu (15/5/2024).

“Kalau berdasarkan substansi yang kita sepakati hari ini tidak bisa lagi, karena yang bersangkutan harus mundur statusnya sebagai calon terpilih,” kata Hasyim saat ditemui di kompleks Senayan, Jakarta.

Sebelumnya Ia menyatakan caleg terpilih dapat mengajukan surat jika hendak menunda ikut pelantikan serentak.

Hal itu dalam hal jika caleg terpilih hendak maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

Baca juga: Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang Diam Soal Kasus KDRT Anak Buahnya: Ada Apa ?

Baca juga: Kasus Korupsi SPPD Fiktif, Jaksa Tuntut Sekda Tanimbar dan Bendaharanya 5 Tahun Penjara

“Kalau dia sudah mundur sebagai calon terpilih berarti kan enggak bisa dilantik lagi,” ia menambahkan.

Aturan ini nantinya bakal dinormakan KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada yang saat ini masih dalam bentuk rancangan dan tengah dibahas bersama DPR di saat proses Pilkada 2024 telah berjalan.

“Jadi kalau dia sebagai calon terpilih dinyatakan mengundurkan diri maka kemudian SK KPU tentang calon terpilih ya kita ubah Kalau sudah kita ubah, berarti orang ini enggak bisa dilantik, sudah bukan calon terpilih, karena yang bisa dilantik adalah krang yang status sebagai calon terpilih,” tuturnya.

Pernyataan Hasyim yang berbeda dari sebelumnya ini ia tegaskan merupakan bentuk proses dari perumusan norma aturan.

Sebab ia menilai harus ada ragam pertimbangan aspek dalam proses pembuatan aturan dalam hal ini PKPU tentang Pilkada.

"Yang namanya rumusan norma kemudian harus kita diskusikan. Ada aspek sosiologisnya yang kira-kira kalau ini diterapkan ada situasi apa,” pungkas Hasyim.