Pedagang Keluhkan Kenaikan Iuran Sewa Lapak di Amplaz

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ratusan pedagang di pusat perbelanjaan Ambon Plaza (Amplaz) mengeluhkan naiknya iuran sewa lapak yang ditetapkan oleh pihak pengelola PT. Modern Multi Guna.

Pasalnya, kontrak sebelumnya sejak pertama kali Amplaz dioperasikan berada di kisaran Rp. 30 juta hingga Rp. 40 juta per 30 tahun, dan akan berakhir pada Juli 2024.

Memasuki kontrak baru di 2024, harga sewa lapak di Amplaz itu kini telah naik mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.

Pedagang menganggap, kenaikan iuran sewa lapak tahun 2024 yang ditetapkan secara sepihak oleh pengelola Amplaz telah mencapai batas tidak wajar.

Rasyid Mewar, salah satu pedagang Amplaz mengaku, pedagang di Amplaz tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penentuan iuran sewa lapak di Amplaz.

Pihaknya menyesalkan kebijakan sepihak yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama PT. Modern Multi Guna dalam menentukan besaran iuran sewa lapak di Amplaz.

"Harusnya, kami juga dilibatkan untuk membicarakan perihal penentuan harga sewa lapak. Karena kita yang nanti menanggung bebannya," kata Mewar kepada wartawan, Rabu (8/5/2024) kemarin.

Baca juga: Harga Sewa Lapak di Amplaz Naik jadi Ratusan Juta, Puluhan Pedagang Serbu DPRD Ambon

Menurutnya, di samping memikirkan untuk menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya mementingkan keuntungan bagi pihak ketiga dalam hal ini PT. Modern Multi Guna selaku pengelola.

Pemkot Ambon harus mempertimbangkan nasib pedagang selaku pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebab, pelaku usaha yang menjadi salah satu penyumbang bagi peningkatan PAD Kota Ambon.

"Kami minta agar kebijakan menaikan harga sewa lapak itu ditinjau kembali, dengan melibatkan pedagang," ujar Mewar.

Hal senada juga disampaikan Irfan, salah satu pelaku usaha yang menghuni lapak di Amplaz.

Dia menilai kebijakan Pemkot Ambon dan pengelola hanya menyengsarakan para pelaku usaha.

Harga yang ditetapkan secara variatif mulai dari kisaran Rp.400 juta hingga Rp.1 miliar lebih itu sudah mencapai batas yang tidak wajar.