Bukan soal Menang Kalah, Lalu Apa Tujuan Kubu Ganjar-Mahfud Gugat Hasil Pemilu ke MK?

TRIBUNAMBON.COM - Bukan soal menang atau kalah, pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggugat hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Hal itu ditegaskan Mahfud.

Pasalnya, pihak Ganjar-Mahfud sebelumnya menegaskan akan menerima apa pun hasil Pilpres 2024 yang dibuktikan dengan sebuah pakta integritas.

"Apa yang kami lakukan ke MK, bukan mencari menang, tapi beyond election," kata Mahfud dalam konferensi pers menyikapi hasil Pemilu, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (21/3/2024).

Seperti diketahui dalam Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud menempati suara terbawah dengan perolehan 16,47 persen suara.

Menjaga masa depan demokrasi Indonesia

Menurutnya, gugatan ini ditujukan untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

Untuk itu, perlu dilakukan pengungkapan dugaan-dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui MK.

"Itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama MK, kami akan mengungkap, demi masa depan," jelas dia.

"Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum, ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan ikut menjaga, indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi dan berkeadilan dan berhukum," sambungnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menuturkan, pemilu kali ini paling brutal dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: Dianggap Biang Masalah, Kubu Anies-Muhaimin Berambisi Pemilu Diulang Tanpa Gibran

Sebab, banyak pejabat dan aparat turun secara langsung untuk memenangkan calon tertentu.

Atas dasar itu, tindakan-tindakan seperti ini perlu diungkap agar tidak terjadi perusakan demokrasi dan hukum di masa depan.

"Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang datang," ujarnya.

"Kalau mau Pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit, hanya itu. Lalu orang yang biasa-biasa, hebat-hebat tidak bisa tampil mengurusi negara," lanjutnya.