Diduga Terlibat Intimidasi Kades Letoda tuk Menangkan Pemilu 2024, Ini Kata DPC PDI Perjuangan MBD

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) angkat bicara soal dugaan intimidasi yang dilakukan guna memenangkan partai berlambang kepala banteng itu dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan MBD, Izak Aitiameru membantah melakukan intimidasi.

Kata dia, PDI Perjuangan tidak pernah mengintimidasi pejabat pemerintahan termasuk Kepala Desa Letoda di MBD untuk memenangkan namanya dalam pemilihan legislatif.

"Saya ingin mengatakan bawa Partai PDI Perjuangan selaku organisasi tidak pernah mengajak atau mengintimidasi siapapun termasuk kepala Desa Letoda untuk memenangkan PDI Perjuangan ataupun saya selaku Caleg PDI Perjuangan," ungkapnya dalam pesan WhatsApp kepada TribunAmbon.com, Selasa (9/1/2024).

Terpisah dari itu, Kepala Desa Letoda, Yoab Tutupasar juga menampik tuduhan bahwa dirinya melakukan intimidasi dan ancaman pemecatan terhadap Operator Desa, Yohana Mirlau.

"Saya tidak pernah mengintimidasi, diskriminasi, atau paksa warga saya (Zakeus Mirlau) untuk mendukung partai PDIP dan calon tertentu dari PDIP," kata Tutupasar dalam keterangan tertulis yang diterima TribunAmbon.com, Selasa (9/1/2024).

"Saya juga tidak pernah mengancam bapak Zakeus Mirlau dan keluarganya soal pemecatan Operator Desa yang adalah anak dari bapak Zakeus Mirlau dan ancaman pemecatan juga terhadap staf desa," tambahnya.

Baca juga: Kepala Desa Letoda-MBD Diduga Intimidasi Warga tuk Menangkan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024

Sementara Bawaslu MBD sendiri saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, Minggu (7/1/2024) kemarin membernarkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Letoda, Yoab Tutupasar bersama dengan Ketua BPD Letoda, Hency Leonardo Wariunsora terhadap warganya untuk memenangkan Partai PDI Perjuangan dalam kontestasi Pemilu 2024.

Terpisah dari itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Maluku Barat Daya, Marthinus Kerlely membenarkan kejadian tersebut.

"Benar informasi itu ada," ujar Ketua Bawaslu MBD, Marthinus Kerlely dalam pesan WhatsApp saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, Minggu (7/1/2024).

Dijelaskan, pihaknya telah melakukan kajian awal kemudian akan dibahas dalam rapat pleno Bawaslu MBD.

"Kajian awal kita sudah lakukan, sebentar ini Pleno Pimpinan Bawaslu MBD berkaitan dengan pemenuhan syarat formil dan materil," tandasnya.(*)