ADD Belum Cair, 41 Kades di Buru Ancam Mogok

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fajrin S Salasiwa

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM -  41 dari 82 kepala desa di Kabupaten Buru ancam mogok pelayanan.

Ancaman itu menyusul ADD tahap II, III dan IV, hingga takhir tahun 2023 belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru.

Padahal berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk menyampaikan perihal tersebut ke DPRD Kabupaten Buru.

Kepala Desa (Kades) Waetele, Kecamatan Waeapo, Aam Purnama mengaku, tidak mengetahui alasan ADD belum juga dicairkan, lantaran hingga kini pemerintah diam.

"Kurang lebih Rp 37,1 miliar ADD yang bersumber dari DAU 2023 belum dibayarkan Pemda Buru ke 82 Desa, yang meliputi tahap ll, lll, dan lV," ujar Aam, kepada Tribunambon.com, Rabu (6/12/2023).

Akibatnya, kata Aam, pemerintah desa belum bisa membayarkan honor perangkat desa, RT/RW, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari ADD.

Pemerintah desa pun terpaksa berhutang untuk menutupi sejumlah kebutuhan.

"Anggaran ADD itu untuk pembayaran gaji perangkat desa, RT RW, operasional pelayanan di kantor desa dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: KPU Maluku Tengah Telah Terima Surat Suara Pemilu 2024

Baca juga: Kabar Gembira, Pemkot Ambon Siapkan Pasar Murah Jelang Nataru: Simak Waktu dan Lokasinya

Lanjutnya, 41 kepala desa definitif akan melakukan aksi mogok pelayanan di kantor desa, jika ADD belum dicairkan sampai tanggal 15 Desember.

Dipastikan pelayanan di kantor-kantor desa akan ditutup.

"Iya,itu tunggu tanggal 15 Desember. Jadi sampai 15 Desember belum ada pencarian, kami akan melakukan mogok pelayanan. Dan 41 desa definitif akan menyurat ke Kemendagri," tegasnya

Lebih lanjutnya, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan atau aksi protes pemerintah desa terhadap Pemkab Buru.

Dia menjelaskan, sebelumnya sudah melakukan RDP dengan DPRD Kabupaten Buru terkait pencarian ADD tahun 2023 ini.

"Pertemuan itu terjadi pada Rabu, 29 November 2023 lalu. yang hadir dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Buru sebanyak 25 kades definitif dan DPRD akan menghubungi Pemda terkait persoalan ini," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap, Pemkab Buru dapat segera lakukan pencairan, karena ada beberapa kegiatan lain masih menghutang.

"Harapan para kepala desa definitif, Pemda Buru dapat merealisasikan penyaluran ADD tahap ll, lll, dan lV ke 82 desa, dengan total hampir kurang lebih Rp 36 miliar, sehingga program desa dapat berjalan," pungkasnya. (*)