Dugaan Korupsi Paket Proyek, PMPI Demo di Depan Kantor Balai Wilayah Sungai Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah aktivis Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia (PMPI) menggelar demonstrasi.

Aksi berlangsung di depan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, jalan Mr. Chr. Soplanit, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Senin (4/12/2023).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PMPI Maluku, Risman Soulissa mengatakan aksi demo dilatar belakangi keganjilan dalam implementasi sejumlah paket proyek yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

"Bahwa demonstrasi yang dilakukan hari ini merupakan sarana terbaik bagi kami untuk menyuarakan keresahan yang selama ini kami pandang jauh dari implementasi Pancasila (Sebagai dasar NKRI) dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kami menemukan keganjilan dalam implementasi sejumlah paket proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan mengarah ke unsur pencurian uang negara dengan metode sangat halus dan licik," ungkapnya, Senin (4/12/2023).

Soulissa memaparkan sejumlah kasus tersebut yakni dugaan korupsi mega proyek Bendungan Waeapo di Pulau Buru dengan nilai proyek sebesar Rp. 2,1 triliun.

Baca juga: Pj Wali Kota Tual Gelar Apel Gabungan di Lokasi Pasar Baru

Baca juga: BPK RI Akui Terima Gratifikasi Rp 350 Juta dari Pemkab Tanimbar untuk Amankan Status WTP

Dirinya menuding BWS Maluku mengeluarkan anggaran untuk menutupi kasus tersebut.

"Sejumlah Demonstrasi dalam tiga tahun terakhir untuk menyuarakan dugaan korupsi dalam mega proyek Bendungan Waeapo di Pulau Buru dengan nilai proyek sebesar Rp. 2,1 Triliun tiba - tiba hilang begitu saja. Kabar dan dugaan serta bukti pengakuan yang kami terima, bahwa pihak BWS Maluku menggelontorkan sejumlah dana untuk menutupi setiap aksi demonstrasi mega proyek Bendungan Wasapo di Pulau Buru," jelasnya.

Kemudian terkait adanya dugaan korupsi dalam Check Dam Kampung Rinjani-Ahuru Kota Ambon dengan nilai Rp.138 miliar.

"Sejumlah demonstrasi dalam satu tahun terakhir untuk menyuarakan dugaan korupsi dalam Check Dam Kampung Rinjani-Ahuru Kota Ambon dengan nilai Rp.138 Milyar tiba - tiba hilang begitu saja," kata Risman.

"Demonstrasi yang dilakukan sejumlah pihak memunculkan bau busuk, yaitu bau busuk potensi korupsi atas nilai paket sebesar Rp.138 Milyar Check Dam Kampung Rinjanl-Ahuru sangat tidak sesuai dengan fakta proyek yang ada di lokasi," tambahnya.

Berikutnya ialah proyek penanggulangan banjir Wae Laala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

"Pencurian uang negara di Proyek Penanggulangan Banjir Wae Laala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pencurian uang negara itu dilakukan dengan mark up atas nilai proyek yang semestinya pada tahap satu pengerjaan proyek dengan Nomor kontrak HK 02.01/BWS.19.08.02//01/2023, APBN 2023, senilai Rp 34,710,000,000, paket proyek sepanjang 1400 meter sudah selesai. Namun, ada korupsi sistematis pihak BWS sehingga paket proyek sepanjang 1400 meter ini dibebani lagi dengan Tahap Kedua proyek sepanjang 1400 dengan nilai Rp 24.057.599,000," tuturnya.

Atas dasar itu, Soulissa meminta Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepolisian Daerah Maluku untuk mengusut kasus-kasus tersebut.

"Kami minta dari Kejaksaan maupun Kepolisian untuk dapat menyelidiki ketidaksesuaian nilai proyek dengan hasi yang sudah ada," pintanya.

Setelah berorasi selama 2 jam di depan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, massa pun membubarkan diri lantaran tak mendapat tanggapan. (*)